Berita Depok

PKS Dukung Wali Kota Depok Terus Lakukan Razia LGBT untuk Melindungi Warga

Meski beberapa waktu lalu Wali Kota Depok Mohammad Idris membantah sudah mengeluarkan kebijakan terjait razia tersebut.

Warta Kota
Walikota Depok Idris AS Bantah Perintahkan Razia LGBT 

Persoalan razia Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (LGBT) di Kota Depok masih terus berlanjut.

Meski beberapa waktu lalu Wali Kota Depok Mohammad Idris membantah sudah mengeluarkan kebijakan terjait razia tersebut.

Kali ini, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Depok turut menanggapi ramainya pemberitaan razia LGBT.

Ketua Fraksi PKS DPRD Depok, Sri Utami menyatakan dukungan penuhnya terhadap razia LGBT di Kota Depok yang punya tagline Unggul, Nyaman dan Religius ini.

Wakil Wali Kota Depok Ajak Orangtua Mengawasi Tontonan Anak-Anak untuk Mencegah Perilaku LGBT

Sri menilai, pernyataan Idris terkait razia LGBT merupakan bagian dari upayanya melindungi warga Depok.

"Terutama dari bahaya penyebaran dan penyimpangan seksual. Tidak hanya LGBT," ujar Sri Utami saat dihubungi wartawan, Senin (20/1/2020).

Sri mengatakan, rencana pengawasan tempat-tempat yang diduga menjadi sarang LGBT, sudah tepat.

"Kami lihat sudah benar. Baik secara preventif, kuratif maupun rehabilitatif. SE dan Inwal terkait hal ini kan sudah terbit tahun 2018 dan 2019 lalu dan karena ada kasus baru terkait LGBT maka jadi mencuat lagi," paparnya.

PDIP Minta Wali Kota Depok Tarik Imbauan Soal Razia Aktivitas LGBT

Sri menegaskan jika beleid atau langkah di atas spiritnya adalah untuk melindungi masyarakat, dari perluasan maupun penyimpangan seksual.

Baik seks bebas maupun LGBT yang makin marak dan meresahkan warga.

"Coba bayangkan satu orang Reynhard korbannya mencapai ratusan orang. Dan menurut riset, korban jika tidak diterapi, potensial akan menjadi gay dan akan melakukan revenge dikemudian hari," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Sri juga mengungkapkan kalau tak sedikit ibu-ibu yang khawatir terkait LGBT.

"Katanya sekarang mereka lebih sulit menjaga anak laki-laki daripada anak perempuan. Aspirasi ini kan harus ditangkap ya," tuturnya.

Sri Utami menilai seharusnya sebagai bangsa Indonesia, publik tak terbelah menyikapi LGBT ini.

"Karena kita kan punya konsensus berbangsa yaitu Pancasila. Sila pertama Ketuhanan YME itu menjiwai sila-sila dibawahnya. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab itu dijiwai dengan ketuhanan YME," katanya.

Jika agama-agama di Indonesia melarang LGBT, maka harusnya sebagai masyarakat yang beragama satu suara untuk menolak.

Terkait kritikan dari Komnas HAM, Sri menilai tindakan yang akan dilakukan Idris bukanlah pelanggaran HAM.

Sebab, hal itu dilakukan sebagai upaya pencegahan gerakan penyebaran yang membahayakan kelompok masyarakat lain.

"Sementara hak-hak lain selaku warga negara tetap kita junjung tinggi seperti untuk pengobatan. Tujuannya agar sembuh secara fisik maupun psikis dan kembali ke fitrahnya," paparnya.

Bantah Keluarkan Kebijakan Razia LGBT, Wali Kota Depok: Periksa Saja, Edaran Saja Belum Punya Saya

WALI KOTA DEPOK Mohammad Idris Abdul Shomad membantah dirinya mengeluarkan kebijakan terkait razia Lesbi, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT).

"Sama sekali Pemerintah Kota Depok, Pak Idris dalam hal ini sebagai Wali Kota Depok, belum mengeluarkan kebijakan apapun. Periksa saja, edaran saja belum punya saya," tegasnya kepada wartawan seusai peluncuran Alat Perekam Data Transaksi Online di RM Simpang Raya, Jalan Margonda Raya, Beji, Kota Depok, Kamis (16/1/2020).

Wali Kota Depok Mohammad Idris juga mengaku bahwa razia LGBT bukanlah sebuah wacana.

 Usai Tutup 2 Minggu Akibat Banjir Jakarta, Mal Taman Anggrek Mulai Beroperasi, Begini Kondisinya

 VIDEO : PDIP Minta Wali Kota Depok Tarik Imbauan Soal Razia Aktivitas LGBT

 Rencana Pemkot Depok Merazia Kaum LGBT Menuai Kritikan Keras dari Komnas HAM

Berkembangnya pemberitaan yang mengatakan bahwa dirinya mengeluarkan imbauan, muncul ketika Idris ditanya mengenai kasus Reynhard Sinaga yang merupakan Warga Negara Indonesia ber KTP Depok.

Dari pertanyaan tersebut, Idris menjelaskan ketika itu bahwa Pemkot Depok sudah memerintahkan Sat Pol PP dan Dinas Kependudukan untuk melakukan tindakan terhadap aktivitas penertiban di tempat-tempat kos dan apartemen.

"Dan saya tidak mengatakan penertiban LGBT secara khusus, tidak. Mungkin, di antaranya (penertiban tersebut) ada penyimpangan-penyimpangan seksual, tidak hanya LGBT," tuturnya.

Bantahan soal kebijakan razia LGBT ini juga dijelaskan Idris secara lebih luas lagi. 

Sebagai pemegang tampuk kekuasaan di ranah eksekutif, Idris mengatakan bahwa sudah tugas dan peran pemerintah untuk memberdayakan seluruh masyarakat untuk menjadi orang-orang yang baik.

"Yang taat pada negara ini dengan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, itu intinya," katanya.

Kalau diberdayakan saja susah, kata Idris, maka Pemerintah memiliki tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yakni penertiban.

Penertiban ini, lanjut Idris, ada di setiap pemerintahan manapun dan tidak hanya terfokus pada LGBT.

"Seluruh tindakan yang melanggar norma baik norma negara maupun norma etnis bangsa dan norma agama, itu ada ketentuan penertibannya, jadi bukan hanya LGBT," paparnya.

Protes Komnas HAM

Terkait protes keras yang dilayangkan Komnas HAM, Idris mengaku hingga saat ini dirinya belum mendapat surat protes dari Komnas HAM.

Idris pun memaparkan, adanya pihak-pihak yang mengatakan bila razia dilakukan maka akan mengganggu privasi seseorang, hal itu haruslah dilihat secara seksama.

Menurutnya, semua orang mempunyai hak namun hak pribadi atau kelompok tertentu pun jangan sampai mengganggu hak orang lain.

"Kalau bebas sebebas-bebasnya, hancur dunia ini," ujarnya.

Penulis: Vini Rizki Amelia
Editor: Dian Anditya Mutiara
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved