Ironi Pemerintahan Jokowi, Subsidi Gas Melon Dikurangi, Dana Parpol Ditambah, Dimana Keberpihakan?

Alasan Pencabutan Subsidi

Seperti diketahui, pemerintah berencana mencabut subsidi Elpiji 3 kilogram (gas melon) pertengahan tahun ini.

Subsidi tidak lagi diberikan pada barang, melainkan langsung ke penerima manfaat atau masyarakat miskin.

Harga jual gas melon ini akan disesuaikan dengan harga pasar.

• Rezeki Berlimpah, Nikita Mirzani Mencoba Jadi Produser Web Series

Jika mengikuti harga keekonomian, harganya sekitar Rp 35.000 per tabungnya.

Rencana penghapusan subsidi Elpiji 3 kg per tabung dilakukan agar lebih menyasar kepada masyarakat miskin. Pasalnya saat ini siapa saja bisa membeli tabung gas 3 kg tersebut.

Masyarakat miskin dipastikan masih akan mendapatkan subsidi Elpiji 3 kg ini saat pembelian dengan cara ditransfer. Jumlah pembeliannya per bulan juga akan dibatasi.

Berdasarkan survei Kementerian ESDM, rata-rata masyarakat miskin menggunakan 2-3 tabung gas Elpiji 3 kg per bulannya.

Dengan begitu, nantinya pembelian tabung keempat dan seterusnya oleh masyarakat miskin tak lagi disubsidi.

• Senangnya Billy Syahputra Dapat Hadiah Ulang Tahun Tas Rp 30 Juta dari Nikita Mirzani

“Misalnya dia beli 3 tabung subsidi Rp 100.000 dan bank transfer ke nomor ini (penerima).

Nanti bisa dicek rata-rata kebutuhan orang miskin 3 tabung. Kalau beli lebih dari 3 tabung bisa kelihatan berhak atau nggak,” ujar Plt Dirjen Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto di kantornya, Kamis (16/1/2020).

Dengan demikian anggaran subsidi bisa dihemat hingga 15% jika direalisasikan pada pertengahan tahun ini. Subsidi Elpiji 3 kg tahun ini dialokasikan sebesar Rp 50,6 triliun.

“Kalau Januari katakan tahap awal sekitar 30%. Kalau pertengahan 10-15%” tambahnya.

Namun, rencana ini belum diputuskan karena Kementerian ESDM masih berkoordinasi dengan kementerian lainnya terkait jumlah penerima subsidi hingga skema penyalurannya secara resmi.

• Gadis Kembar Depok Diboyong dari Makassar Naik Kapal Laut dan Dulu Ditebus Rp 5 Juta dari RS

Sementara itu kenaikan bantuan dana parpol 10 kali lipat baru saja disahkan tahun 2018 lalu melalui PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. PP tersebut ditandatangani Presiden Jokowi pada 4 Januari 2018 lalu dam diundang-undangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pada 5 Januari 2018.