Fadli Zon dan Delegasi DPR RI Berhasil Menggolkan Resolusi Terkait Krisis Rohingya Dalam Sidang APPF

Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon berhasil memasukkan resolusi tentang krisis kemanusiaan Rohingya yang terjadi dalam Sidang Forum Parlemen Asia Pasifik (Asia Pacific Parliamentary Forum) ke-28 di Canberra, Australia.

Fadli Zon bersama delegasi DPR RI berinisiatif memasukkan masalah Rohingya sebagai draf usulan resolusi didukung oleh Malaysia.

"Ini untuk kali pertama meskipun melalui perdebatan panjang resolusi soal Rohingya dapat diadopsi oleh APPF dan menjadi resolusi penting di bidang politik dan keamanan," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (15/1/2020).

Krisis kemanusiaan terus berlanjut  di Myanmar. Sekitar 700 ribu orang, setengah di antaranya anak-anak, terusir dari Rakhine State, Myanmar sejak Agustus 2017 dan menghuni kamp pengungsi Kutupalong dan sekitar Cox Bazaar, Bangladesh.

• Derita Korban Penyekapan Pulomas Disundut Rokok dan Dipukuli dengan Diberi Makan Hanya Sekali Sehari

Ketua BKSAP, Dr Fadli Zon, telah mengunjungi Kutupalong di Cox Bazaar untuk melihat secara langsung kondisi pengungsi di Kamp pengungsi terbesar di dunia saat ini.

Kamp pengungsi tersebut meliputi area 3000 hektar ditinggali lebih satu juta orang termasuk pengungsi gelombang pertama sebelum 2017.

• Ibunda Tersangka Hanya Bisa Meneteskan Air Mata Menyebut Allah Melihat Anak Digendong karena Tawuran

Pada pertemuan tahunan  ke-28 APPF yang berlangsung di Canberra, Australia pada tanggal 13-16 Januari 2020, Indonesia mengajukan resolusi mengenai penyelesaian krisis kemanusiaan di Myanmar.

Indonesia mendorong pemulangan kembali pengungsi Myanmar ke daerah asal.

• Wanita Saksi Bupati Boven Digoel yang Tewas di Hotel Menghilang Tidak Pernah Terlihat di Luar Batang

Dalam proses pengembalian tersebut, Pemerintah Myanmar dan pihak terkait harus menjamin keamanan para pengungsi.

Indonesia mendorong Pemerintah Myanmar untuk menuju solusi yang inklusif dan bermartabat bagi para pengungsi.

"Termasuk di antaranya adalah penyelesaian status kewarganegaraan Rohingya."

"Perempuan dan anak-anak menjadi korban terbanyak krisis kemanusiaan ini."

"Berdasarkan kondisi yang ditemui di lapangan, pada resolusi ini, kami menekankan pula mengenai pemenuhan kebutuhan spesifik perempuan dan anak-anak,” demikian disampaikan Ketua BKSAP yang juga politisi Partai Gerindra tersebut.

• Politisi Partai Demokrat Memrotes Harun Masiku Ditampilkan Memakai Pakaian Demokrat Meski Caleg PDIP

Selanjutnya, Fadli Zon menambahkan bahwa Indonesia mendorong pihak-pihak yang melakukan kejahatan terhadap warga etnis minoritas Rohingya untuk diminta pertanggungjawaban sesuai hukum internasional yang berlaku.

Setelah melalui perdebatan panjang, terutama karena mendapat tentangan keras dari China, Laos, dan Thailand, resolusi usulan Indonesia ini dapat diadopsi.

• Tanggapan Denny JA Minta Jabatan Memenangkan Pilpres Diungkap LBP Tokoh Minta Jabatan Itu Sak Perahu