BREAKING NEWS: Bang Japar Siang Ini Serang Balik Ormas yang Protes Kebijakan Anies

GAMBIR, WARTAKOTALIVE.COM - Organisasi masyarakat Kebangkitan Jawara dan Pengacara (Bang Japar) bakal menyerang balik ormas yang memprotes kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal penanggulangan banjir di Balai Kota DKI pada Selasa (14/1/2020) siang.

Ormas Bang Japar menilai bencana banjir telah dijadikan komoditas oleh oknum yang selama ini bekerja mendegradasi DKI tanpa mau memahami fakta yang jelas.

“Kami kawal untuk memberi dukungan kepada Pemprov dan Gubernur DKI agar terus fokus kepada penangangan banjir dan terus melanjutkan program-program penanggulangan banjir,” kata Ketua Bang Japar Fahira Idris saat dihubungi wartawan pada Senin (13/1/2020).

Fahira mengatakan, penanggulangan dan penanganan bencana banjir yang dilakukan Anies sangat baik dibanding pemerintahan sebelumnya.

Parameternya, kata dia, dilihat dari jumlah kecamatan, kelurahan dan perkampungan warga yang terendam banjir.

“Dari jumlah pengungsian, lama genangan, dan lainnya juga jauh berkurang,” ujarnya.

Meski demikian, kata dia, unjuk rasa yang dilakukan oleh pihak yang memprotes Anies merupakan hak warga negara..

• Jadi Satu-satunya Wali Kota yang Dipanggil Jokowi ke Istana, Begini Tanggapan Rahmat Effendi

• Warga Nilai Pemkot Bekasi Lambat Lakukan Penanganan Banjir, Ini Penjelasan Wali Kota

• UPDATE Jumlah Pengungsi di Kabupaten Bogor Melonjak, di Jaksel Masih Ada 664 Jiwa Pengungsi

Mereka diberikan kebebasan menyampaikan pendapat karena dijamin oleh UU.

“Demontrasi itu hak warga negara dan dijamin UU, terlepas tujuan tepat atau tidak.

"Terkait banjir kita harus paham kontruksi penyebab banjir Jakarta,” katanya.

• Izinkan Suami Menikah Lagi, Ria Irawan: Kalau Cari Pengganti yang Lebih Kaya dari Gue

• Bupati Boven Digoel Ditemukan Meninggal Dunia di Kamar Hotel, Polisi Duga karena Sakit

• UPDATE Pelari Siapkan Latihan Dua Minggu Sebelum Ikut Ajang Superball Run 2020

Kata dia, pemulihan serius yang dimaksud seperti pembangunan Waduk Ciawi dan Sukamahi di Kabupaten Bogor yang jadi domain pemerintah pusat yang belum selesai hingga saat ini.

Karena itu dia menganggap penyebab banjir sangat kompleks dan saling terkait, sehingga bukan masalah tunggal.

“Masalah banjir tidak bisa dilepaskan dari keberadaan 13 sungai besar yang melintas antar provinsi Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat,” jelasnya.

• UPDATE Jadi Peserta Lari Kategori 10 K Superball Run 2020, Wali Kota Bogor: Race yang Sensasional

• UPDATE Melihat Keseruan Peserta Superball Run Melintasi Jalan Layang Non Tol Kasablanka

• Pasca Banjir, Wali Kota Jakarta Selatan Sebut Kondisi Masyarakat Kondusif

Kemudian, ujar dia, faktor krusial lainnya adalah persoalan tata ruang dan pemulihan kawasan hulu Ciliwung dan Cisadane serta fungsi kawasan Bopuncur (Bogor-Puncak-Cianjur) sebagai daerah resapan air.