Jenderal Senior Iran Dibunuh, Sentimen Anti-Amerika Semakin Mendunia

Pembunuhan komandan senior militer Iran Qassem Soleimani telah membuat sentimen anti-Amerika Serikat semakin mendunia, ujar Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif.

"Pembunuhan tersebut juga menciptakan dendam di seluruh dunia," ujar Mohammad Javad Zarif melalui akun twitternya pada Senin (6/1/2020).

Javad Zarif mengatakan apa yang dilakukan Amerika Serikat memicu kemarahan global dan dendam di seluruh dunia dalam skala besar.

"Dendam terhadap AS telah dimulai di Asia Barat," ujar dia.

Soleimani, perancang operasi klandestin dan militer Teheran di luar negeri sebagai kepala Pasukan Quds Pengawal Revolusi, tewas pada Jumat (3/1) dalam serangan pesawat tak berawak milik AS pada konvoinya di bandara Baghdad.

• Rusak Parah Akibat Banjir, Warga Pondok Gede Permai Rela Jual Murah Mobilnya

• BREAKING NEWS: Innalillahi Wainna Ilaihi Rajiun, Ria Irawan Meninggal Dunia karena Kanker

• Ria Irawan Meninggal karena Kanker Getah Bening, Ini Gejalanya yang Sering Dianggap Sepele

• Ini Sosok Curtis Jones, Pencetak Gol Termuda Liverpool yang Sukses Singkirkan Pasukan Ancelotti

Sementara banyak warga Iran berdemonstrasi dalam beberapa hari terakhir untuk menunjukkan kesedihan atas kematian Soleimani, yang lain khawatir kematiannya akan mendorong negara itu untuk berperang dengan negara adidaya.

Soleimani dianggap sebagai tokoh terkuat kedua di negara itu setelah Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei.

Presiden AS Donald Trump pada Sabtu (4/1) mengancam akan menghantam keras 52 situs Iran jika negara itu menyerang aset atau warga negara Amerika Serikat.

• UPDATE Gedung 4 Lantai Roboh di Slipi, Begitu Tembok Retak Karyawan Minimarket Langsung Keluar

Timur Tengah memanas

Menyusul memanasnya situasi keamanan di Timur Tengah akibat konflik Iran dan AS, Indonesia menyiapkan rencana perlindungan dan evakuasi WNI jika diperlukan.

Penyusunan rencana cadangan (contingency plan) telah dilakukan antara pemerintah pusat dengan beberapa perwakilan RI di Timur Tengah, terutama untuk memetakan jumlah dan sebaran WNI di kawasan tersebut.

"Kita juga menentukan level kedaruratannya, karena masing-masing akan berbeda penanganannya. Kemudian kita juga cek kebutuhan logistik, dan apabila diperlukan evakuasi akan memakai rute yang mana," kata Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi saat ditemui usai Perayaan Natal Kemlu RI di Jakarta, Senin.

• KISAH Kakek Sulaeman Rumahnya Kebanjiran Enam Meter, Terjebak di Atap Berjam-jam Belum Dievakuasi

Upaya evakuasi WNI dari daerah konflik sebelumnya telah berhasil dilakukan saat terjadi perang saudara di Yaman pada 2015.

Pada saat itu, ribuan WNI berhasil dievakuasi baik menggunakan jalur udara dan laut di bawah koordinasi Kemlu dan TNI.

"Kalau evakuasi, kita bekerjasama dengan Kementerian Pertahanan jika diperlukan pesawat dari TNI AU karena evakuasi itu tidak bisa dilakukan sendiri oleh KBRI kita. Biasanya kita ada tenaga bantuan dari pusat dan melibatkan kerja sama banyak pihak," kata Menlu Retno.

Sambil menyiapkan rencana perlindungan dan evakuasi WNI, Retno berharap semua pihak yang berkonflik dapat sama-sama menahan diri agar situasi keamanan di Timur Tengah tidak semakin memburuk.

• TEGUR Medina Zein Gara-gara Rilis Kasusnya Molor, Kabid Humas Polda: Sudah Tidak Usah Dandan

Ketegangan antara Iran dan AS kembali meningkat setelah komandan Pasukan Quds, sayap Garda Revolusi Iran, Qasem Soleimani terbunuh akibat serangan udara militer AS di Bandara Internasional Baghdad, Irak, pada Jumat (3/1/2020).

Presiden AS Donald Trump, yang memerintahkan serangan udara tersebut dan mengancam akan menyerang 52 sasaran di Iran jika negara itu menyerang orang Amerika atau aset AS sebagai balasan atas kematian Soleimani.

Di sisi lain, Iran mengecam tindakan Trump dan menyebutnya sebagai "teroris berdasi".

Menyebut pembunuhan Soleimani "sama saja dengan perang", Iran berjanji akan melakukan serangan balasan.

• Isak Tangis Pecah Saat Pemakaman Remaja yang Tewas Terbawa Arus Kali Sentiong

Iran juga tidak lagi mematuhi semua pembatasan yang diterapkan dalam kesepakatan nuklir pada 2015. (Reuters/Antaranews)