IPW: Kenaikan Pangkat Kadiv Humas dan Kakor Brimob Jadi Komjen, Tidak Bermanfaat

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menilai rencana Kapolri yang akan menaikkan pangkat Kadiv Humas dan Kakor Brimob menjadi Komjen adalah tindakan yang tidak bermanfaat buat masyarakat dan bertentangan dengan program Presiden Jokowi.

Karenanya menurut Neta, rencana itu tidak perlu direalisasikan dan harus segera dibatalkan.

"Sebab rencana itu bertentangan dengan tiga hal," Neta kepada Warta Kota, Selasa (17/12/2019)..

Pertama, tidak bermanfaat buat masyarakat.

Kedua, bertentangan dengan program Presiden Jokowi yang sedang melakukan penyederhanaan eselon di pemerintahan.

• PM India Narendra Modi Loloskan UU Antimuslim, Sejumlah Selebritas Bollywood Ramai-ramai Protes

• SYAHRINI Ungkap Ibundanya Jago Masak, Boyong Makanan Favoritnya ke Restoran Pawon Bu Cetarrr

• IIS DAHLIA Akhirnya Akui Suaminya Pilot Garuda Selundupkan Brompton dan Harley Davidson, Tapi

• TERUNGKAP Nikita Mirzani Kebingungan saat Didatangi Wanita Tak Dikenal Pinjam Uang, Ini Kisahnya

Ketiga, peningkatan status Kadiv Humas dan Kakor Brimob itu bertentangan dengan penjabaran tugas Pokok Polri, yang mengedepankan tugas tugas Reskrim, Lalulintas, Intelijen, Sabhara, dan Binmas.

Dari penelusuran yang dilakukan IPW, kata Neta, kalangan jenderal senior di Polri, baik yang masih aktif maupun yang sudah purnawirawan, umumnya menolak rencana menaikkan status kepangkatan Kadiv Humas dan Kakor Brimob menjadi Komjen dari yang sebelumnya adalah Irjen.

"Mereka mengatakan, tidak habis pikir dengan rencana Kapolri tersebut, karena tidak jelas urgensinya. Selama ini rencana menaikkan pangkat Kapolda Metro Jaya menjadi Komjen saja ditolak kalangan internal Polri, tapi kenapa tiba-tiba muncul rencana menaikkan pangkat Kadiv Humas dan Kakor Brimob," kata Neta.

• PEMILIK Mobil B 1 RI yang Disebut Halangi Pelantikan Jokowi-Amin, Ternyata Bukan Profesor Gadungan

Ia mempertanyakan, apakah beban tugas Kadiv Humas lebih tinggi dari Kapolda Metro Jaya hingga pangkatnya harus dibintangtigakan.

"Ini yang menjadi pertanyaan di kalangan jenderal senior di Polri," ujarnya.

IPW kata Neta selama ini menilai, Polri memang cenderung makin melebar-lebarkan organisasinya .

"Tujuannya agar ada tempat lompatan dan tempat parkir perwira perwiranya yang menganggur. Padahal pelebaran organisasi itu tidak ada manfaatnya buat masyarakat. Sementara akibat pelebaran organisasi itu jumlah jenderal di polisi makin banyak," kata dia.

• TERBONGKAR! Kamar Napi Lapas Tangerang Banyak Ditemukan Handphone dan Senjata Tajam

Jumlahnya saat ini, kata Neta, lebih dari 300 jenderal di Polri. Padahal di era Orde Baru jumlah jenderal polisi tak lebih dari 60 orang.