Komisi II DPR RI Ingatkan ASN di Pemkot Depok untuk Netral Dalam Pilkada Depok 2020

KEDATANGAN Ketua komisi II DPR RI Ahmad Doly Kurnia Tanjung bersama rombongan melakukan kunjungan kerja spesifik terkait persiapan dan kesiapan pelaksanaan Pilkada Depok 2020, di lantai 5, Gedung Balai Kota Depok, Kamis (12/12/2019).

Dalam Pilkada Serentak 2020 ini, terdapat 270 daerah di Indonesia yang turut melaksanakan pesta demokrasi.

Terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota termasuk salah satunya Kota Depok.

"Kegiatan Komisi II melakukan kunjungan kerja spesifik selama satu bulan setengah ke daerah-daerah untuk melihat, mengawasi dan memonitor langsung persiapan Pilkada Serentak 2020," kata Doly kepada wartawan seusai kunjungan di lokasi.

• Bawaslu Jabar Imbau Warga Depok Tidak Takut Melaporkan Pelanggaran di Pilkada 2020, Ini Alasannya

• Doa Iriana Jokowi untuk Gibran Rakabuming Raka yang Ikut Pilkada 2020: Doakan Lancar Semuanya

Doly berharap, Pilkada kali ini dapat menghasilkan pemimpin dengan kapasitas yang baik, mempunyai visi-misi, konsep serta program yang jelas.

Serta bisa menyelenggarakan pemerintahan yang efektif, bersih, pelayanan publik yang baik.

"Pilkada yang dapat menghasilkan pemimpin yang seperti ini hanya dapat dijamin oleh penyelengaraan pemilu yang berkualitas," tuturnya.

Politisi Golkar ini juga menilai, secara umum perangkat penyelengaraan pemilu, sampai tingkat TPS sesuai PKPU Nomor 15 Tahun 2019, sudah siap untuk melaksanakan pilkada.

"Selain KPU Kota Depok yang sudah siap, tadi juga kita sudah mendengarkan tahapan-tahapan yang akan dilakukan Bawaslu Kota Depok. Jadi over all saya kira secara umum Kota Depok sudah siap," ujarnya.

Pada kesempatan ini, Doly juga mengingatkan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemkot Depok.

Hal tersebut dikarenakan petahana Wali Kota Depok Idris Abdul Somad juga akan kembali maju di pilkada 2020.

Dia mengimbau agar ASN tetap profesional melayani publik dan tidak terlibat politik praktis.

Sehingga diharapkan, siapapun nantinya yang terpilih, ASN tetap bisa loyak terdahap fungsinya sebagai pelayan publik.

"Dari beberapa kunjungan kerja yang kita lakukan netralitas ASN memang selalu menjadi isu yang muncul dipermukaan, khususnya daerah yang petahananya maju lagi," katanya.

Selain ASN, Doly juga mengimbau kepada Wali Kota Depok petahana untuk tidak memanfaatkan ASN ke dalam agenda politiknya.