Kasus Korupsi KTP Elektronik Bikin Trauma Pegawai Kemendagri dan Kemenkeu, Imbasnya Blangko Kosong

Angka itu kemungkinan jumlahnya terus bertambah hingga akhir tahun ini.

Sebab, kata Taufik, tiap bulannya Disdukcapil hanya menerima 500 keping blangko.

"Kemungkinan sampai akhir tahun mencapai 100 ribu," ucapnya.

• Tiga Pegawai KPK Mundur karena Menolak Jadi ASN, Sudah Dapat Tempat Kerja Pengganti yang Bagus

Taufik menerangkan, banyaknya permintaan pemohonan e-KTP dikarenakan tak hanya mereka yang baru berusia 17 tahun.

Akan tetapi juga karena banyak yang e-KTP rusak, hingga pindah alamat.

"Kami mohon maaf kepada warga, jika e-KTP belum jadi-jadi."

• PBNU Usulkan Presiden dan Wapres Kembali Dipilih MPR, Juga Minta Utusan Golongan Dihidupkan Lagi

"Kita berikan Surat Keterangan (Suket) sebagai pengganti yang sah berdasarkan aturan. Tidak ada yang boleh nolak Suket," ucapnya.

Ia berharap, suplai blangko e-KTP dari Kemendagri bisa lebih diperbanyak.

Sebab, Kota Bekasi salah satu kota yang melakukan permohonan blangko e-KTP paling besar.

• Pemerintah Pertimbangkan Perpanjang SKT FPI karena Nyatakan Setia kepada Pancasila dan NKRI

"Kalau rencana sih Kemendagri tahun 2020 akan mengajukan 50 juta keping blangko."

"Semoga Kota Bekasi bisa dapat lebih banyak sehingga bisa meng-cover kekurangan di Disdukcapil Kota Bekasi," harapnya.

Sebelumnya, warga Bekasi mengeluhkan tak kunjung memiliki KTP elektronik. Padahal, mereka sudah lama melakukan perekaman.

• 270 Orang Jadi Korban Empat Penipu Bermodus Jual Perumahan Syariah, Rp 23 Miliar Melayang

Sehingga, banyak dari mereka hanya menggunakan Surat Keterangan (Suket) pengganti KTP elektronik.

Wahyu Prihantono, salah satu warga Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, mengaku sudah dua tahun terakhir hanya memegang surat keterangan (Suket).

• Erick Thohir Bakal Jadi Menteri Jokowi di Bidang Ekonomi, Sempat Bilang Tak Tertarik Masuk Kabinet

Tiap kali ditanyakan ke pihak kecamatan, alasannya karena belum adanya blangko.