Kasus Korupsi KTP Elektronik Bikin Trauma Pegawai Kemendagri dan Kemenkeu, Imbasnya Blangko Kosong

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengakui proses penerbitan KTP elektronik bagi masyarakat berjalan lambat.

ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat mengikuti rapat kerja dengan Komite I DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019). Rapat tersebut membahas isu-isu terkait otonomi daerah, pemerintah daerah serta hubungan pusat dan daerah. 

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengakui proses penerbitan KTP elektronik bagi masyarakat berjalan lambat.

Hal itu disampaikan Tito Karnavian saat melaksanakan rapat bersama Komisi II DPR di Kompleks Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/11/2019).

Tito Karnavian mengatakan, keterlambatan proses itu bisa terjadi lantaran ada rasa trauma akibat kasus megakorupsi KTP elektronik.

Bakal Bantu Korban First Travel Umrah, Menag: Yang Kaya Tidak Usah, Relakan Saja Jadi Pahala

“Kita tahu ada masalah misal kebutuhan 100 keping blangko e-KTP, kenapa hanya bisa dipenuhi 50?"

"Ternyata ada rasa trauma di lingkungan Kemendagri, sehingga nyaris lama."

"Mereka takut jika mengajukan anggaran lagi, nanti diperiksa lagi,” ungkap Tito Karnavian.

270 Orang Jadi Korban Empat Penipu Bermodus Jual Perumahan Syariah, Rp 23 Miliar Melayang

Tito Karnavian mengatakan, rasa trauma itu juga merembet hingga Kementerian Keuangan (Kemenkeu), jika berkaitan dengan nomenklatur e-KTP.

Mantan Kapolri itu menjelaskan wajar jika pemanggilan tersebut meninggalkan rasa trauma.

“Saya sebagai mantan Kapolri paham, jangankan sipil, anggota kepolisian kalau akan diperiksa juga cemas."

Tsani Annafari Mundur karena Tak Ada Jabatan Penasihat di UU KPK Hasil Revisi

"Kami juga terus berusaha meyakinkan kepada Kemenkeu bahwa anggaran untuk blangko e-KTP perlu untuk kepentingan masyarakat luas.”

“Kami juga minta komisi II DPR berempati selesaikan masalah ini."

"Jangan kita hanya cari selamat saja, masalah e-KTP adalah kebutuhan dasar bagi semua masyarakat,” papar Tito Karnavian.

Mundur Sebagai Penasihat KPK, Mohammad Tsani Annafari Kembali ke Bea Cukai

Sementara, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi mencatat, sebanyak 93 ribu lebih warga setempat belum memilik KTP elektronik.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi Taufiq Rahmat Hidayat mengatakan, jumlah itu terus bertambah karena suplai blangko sangat minim.

"September lalu masih di angka 85 ribu, sekarang 93 ribu lebih belum memiliki e-KTP," ujar Taufik, Jumat (29/11/2019).

 Jokowi Minta Indonesia Finis Dua Besar di SEA Games 2019, Menpora Langsung Hitung Ulang Target Emas

Sumber: Tribunnews
Halaman 1 dari 4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved