Hari ini, 3 Pejabat BUMN yang Baru Langsung Bekerja Setelah RUPS, Termasuk Ahok

Mahfud MD mengatakan, BUMN merupakan badan hukum perdata.

Sehingga dari sudut pandang hukum tidak ada larangan bagi seorang mantan narapidana untuk memimpin BUMN.

"BUMN itu kan bukan jabatan politik, itu badan hukum perdata," terang Mahfud MD.

Menanggapi persoalan penolakan Ahok dari berbagai lapisan masyarakat, Mahfud MD menanggapi dengan santai.

Menurut Mahfud MD adanya pro dan kontra merupakan hal yang biasa terjadi.

"Nah kalau ada yang setuju dan tidak setuju tuh biasa aja. Orang jadi ketua RT aja ada yang setuju ada yang tidak setuju. Ya biarin aja, nantikan selesai sendiri," ujar Mahfud MD.

Sebelumnya, yang dikutip dari Tribunnews.com, Menteri BUMN Erick Thohir telah mengumumkan Ahok akan menjadi Komisaris Utama Pertamina di Istana Negara, Jumat (22/11/2019).

Erick Thohir menyebutkan Ahok akan jadi Komisaris Utama didampingi oleh Wakil Menteri BUMN, Budi Gunadi Sadikin.

"Saya rasa sudah putus dari beliau, pak Basuki akan menjadi Komisaris Utama di Pertamina. Lalu didampingi oleh pak Wamen, pak Budi Sadikin jadi wakil komisaris utama," terang Erick Thohir.

Kemudian Erick Thohir juga menjelaskan Direktur Keuangan Pertamina akan diisi oleh Emma Sri Martini, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama Telkomsel.

Selain itu, Mantan Komisioner KPK, Chandra Hamzah akan menjadi Komisaris Utama Bank Tabungan Negara (BTN) dan Pahala N Marsury akan menjadi Direktur Utama BTN.

"Lalu nanti juga ada Direktur Keuangan yang baru, ibu Emma dari yang sebelumnya Dirut Telkomsel," jelas Erick Thohir.

"Karena memang kan pak Pahala ada tugas baru juga sebagai Dirut BTN. Dan Komisaris Utamanya pak Chandra Hamzah," tambahnya.

Sejumlah tokoh yang akan menduduki jabatan baru di beberapa BUMN tersebut telah melalui Tim Penilai Akhir (TPA).

Erick Thohir juga menjelaskan Pertamina bukan merupakan perseroan terbatas yang terbuka sehingga proses pengangkatan Ahok dapat dilakukan Senin depan.