Kehadiran 2 Wamen Jadi Alasan Sapu Bersih 7 Deputi Kementrian BUMN, Pembagian Kerja 2 Wamen

Ia menjelaskan perombakan ini dilakukan agar tak ada bentrokan job desk antara wamen dan deputi.

ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Wakil Presiden Maruf Amin (tengah), Menteri BUMN Erick Thohir (kedua kiri) dan Wamen BUMN Budi Gunadi Sadikin (kedua kanan) dan Kartika Wirjoatmodjo (kanan) sebelum memimpin rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (30/10/2019). Ratas tersebut membahas penyampaian program dan kegiatan di bidang kemaritiman dan investasi. 

Dibalik sapu bersih Deputi Kementrian BUMN ternyata karena alasan ini.

Selain karena penyegaran jika diakui karena kehadiran dua Wamen di lembaga kementrian tersebut.

Sebelumnya, Kementrian BUMN tak memiliki posisi wakil menteri (Wamen).

Hal itu disampaikan Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga.

Arya Sinulingga
Arya Sinulingga (Sipayo.com)

Ia menjelaskan perombakan ini dilakukan agar tak ada bentrokan job desk antara wamen dan deputi.

“Karena dengan kehadiran dua wamen ini mau nggak mau ada perubahan struktur.  Jadi jangan sampai wamen mengurusi hal yang sama dengan deputinya,” kata Arya di Jakarta.

Ada pun pembagian kerja dua wamen BUMN adalah.

Sewaktu Kecil Sering Minum Minuman Ini, Alasan Betrand Peto Minta ASI kepada Sarwendah Tan

Alex Marquez Susul Kakaknya Bergabung dengan Repsol Honda dan Siap Tampil di MotoGP 2020

Wamen BUMN I Budi Gunadi Sadikin membina sektor farmasi, jasa survei, energi, pertambangan, industri strategis, dan media.

Wamen BUMN II Kartiko Wirjoatmodjoo membina sektor industri agro, kawasan, logistik, pariwisata, jasa keuangan, konstruksi, jasa konsultan, sarana dan prasarana perhubungan.

Gebrakan Erick Thohir

Sebelumnya, menteri BUMN, Erick Thohir membuat gebrakan dan terobosan tak biasa.

Berniat bersih-bersih di perusahaan milik negara itu, Erick Thohir pun bergerak cepat.

Dimulai dengan memilih dua wakil menteri BUMN yang mendampinginya.

Disusul langkah yang penuh kontroversial yakni berencana menarik Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ke dalam perusahaan BUMN.

Fahri Hamzah Kini Dukung Ahok, Ia Sarankan Ahok Ditempatkan di BUMN Paling Korup

Kontroversi karena mengundang pro dan kontra.

Terutama dari lawan politik Ahok di Pilkada DKI Jakarta lalu masih terus mengkritisi kebijakan kementerian BUMN itu.

Setelah Ahok, giliran Erick Thohir mengundang mantan pimpinan KPK Chandra Hamzah ke kantornya.

Kabarnya Chandra Hamzah dipercayakan menduduki sebuah jabatan di BUMN.

VIDEO: Menaker Ida Fauziyah Minta Pemda Tingkatkan Kualitas Balai Latihan Kerja

Dalam pertemuan itu, Chandra mengaku berbicara dengan Erick mengenai masalah hukum serta pembenahan BUMN.

Kendati demikian, ia menepis panggilan Menteri BUMN itu terkait mengisi jabatan di BUMN.

"Enggak usah kalau-kalau lah. Nanti kita lihat saja ya," ujar Chandra, dikutip dari pemberitaan Kompas.com.

Deputi dipindahkan

Setelah itu, Erick Thohir kembali membuat gebrakan.

Sejumlah Kebakaran dan Banjir Rob Landa Sebagian Jakarta pada Senin dan Selasa Dini Hari

Kemarin dia mulai merestrukturisasi para penjabat di Kementerian BUMN.

Langkahnya yakni dengan sapu bersih seluruh pejabat eselon I di kementerian yang ia pimpin.

Staf Khusus Kementerian BUMN, Arya Sinulingga menjelaskan 7 pejabat eselon I kementerian BUMN itu akan dialihkan menjadi direksi di sejumlah perusahaan plat merah. Saat ini 6 diantaranya sudah alih jabatan.

"Perlu ada penyegaran dari teman-teman deputi itu bahwa mereka sebagian berasal dari korporasi juga," ujarnya di Jakarta, Senin (18/11/2019) seperti dikutip dari Kompas.com.

Mensos Apresiasi Peran Pemda dalam Mendukung Pengembangan Kewirausahaan Penyandang Disabilitas

Enam deputi dan satu sekretaris kementerian BUMN dianggap mampu membenahi kinerja perusahaan BUMN.

BUMN diharapkan bisa mencapai target pembenahan kinerja perusahaan sesuai indikator kinerja utama (Key Performance Indicator/KPI).

"Kinerja operasi, kinerja keuangan. Selama ini bapak-bapak ini sudah banyak memberikan pengawasan dan mendorong perusahaan-perusahaan di BUMN hampir lima tahun.

Jadi wajar kalau mereka mumpuni kembali ke perusahaan. Mudah-mudahan perusahaan yang mereka pimpin akan semakin baik," harapnya.

Sementara itu soal status Pegawai Negeri Sipil (PNS) seluruh eselin I itu, lanjut Arya, akan disesuaikan dengan surat keputusan.

Pelaku Teror Sperma di Tasikmalaya Ditangkap, Ternyata Juga Begal Payudara

"PNS boleh jadi direksi di BUMN. Status PNS itu sesuai administrasi saja. Yang pasti mereka di tempatkan di sana," jelasnya.

Dari 7 nama eselon I BUMN, hanya tinggal Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius Kiik Ro yang masih proses peralihan jabatan administrasi.

Sementara sisanya sudah rampung tinggal diumumkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Berikut nama-nama deputi Kementerian BUMN yang beralih menjadi direksi perusahaan BUMN:

1. Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Edwin Hidayat Abdullah menjadi Wadirut Angkasa Pura II

2. Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Hambra menjadi Wadirut Pelindo 2

3. Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Fajar Harry Sampurno menjadi Dirut Barata

4. Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Wahyu Kuncoro menjadi Wadirut Pegadaian

5. Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Aloysius Kiik Ro menjadi Wadirut Danareksa atau Dirut Danareksa Sekuritas

6. Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Gatot Trihargo menjadi Wadirut Bulog

7. Sekretaris Kementerian BUMN Imam Aprianto Putro menjadi Wadirut Pupuk Indonesia

Sumber: Tribunnews
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved