Anggaran Depok 2020 Disepakati Sebesar Rp 2,9 Triliun

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok mengesahkan Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020 sebesar Rp 2,9 triliun. 

Pengesahan tersebut dilakukan saat Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh Walikota Depok Mohammad Idris, Rabu (13/11/2019).

Menurut Idris, Pemerintah Kota (pemkot) Depok berkomitmen untuk menggunakan anggaran tersebut demi kepentingan masyarakat. 

• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok Minta Warga Mewaspadai Titik Genangan Saat Hujan

Idris mengatakan, Pemkot  selalu berupaya untuk menyerap APBD dengan sebaik-baiknya.

“Kami selalu berupaya agar penyerapan APBD tidak ada yang mubazir. Karena secara birokrasi, semuanya ini akan kembali lagi untuk masyarakat,” kata Mohammad Idris usai menghadiri Rapat Paripurna di Gedung DPRD Depok, Cilodong, Depok.

Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) tahun 2019 ditaksir mencapai Rp 600 miliar. 

• Densus 88 Tangkap Terduga Teroris di Sebuah Sekolah Dasar Islam di Depok

• Terduga Teroris yang Ditangkap di Depok Dikenal Tertutup dan Tak Pernah Berinteraksi Dengan Warga

Akan tetapi, sambungnya, pihaknya defisit pada tahun 2020.

“Sehingga dana itu bisa kami masukan untuk mengurangi angka defisit tersebut,” tuturnya.

Lebih lanjut, ucapnya, memaksimalkan penyerapan APBD juga berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia. 

• Densus 88 Geledah Rumah Terduga Teroris di Limo, Depok

• Densus 88 Sita Tujuh Paspor Berbeda Nama dan Belasan Ponsel dari Rumah Terduga Teroris di Depok

Sehingga anggaran yang sifatnya sia-sia seperti kunjungan kerja (kunker) yang tidak ada hasilnya bisa ditekan.

“Kita juga lakukan itu, sudah tidak ada kunker kecuali terkait masalah Peraturan Daerah (Perda) yang disepakati bersama anggota dewan. Selain itu tidak ada lagi yang namanya kunker,” papar Idris.

Idris menambahkan, laporan keuangan Pemkot Depok secara intens diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

• Terduga Teroris yang Ditangkap di Depok Dikenal Tertutup dan Tak Pernah Berinteraksi Dengan Warga

• Antisipasi Teroris, Depok Peketat Masuknya Warga Baru dan Mengawasi Rumah-Rumah Kontrakan

Opini dari BPK itulah, imbuhnya, yang menjadi salah satu patokan dalam menilai efektivitas penyerapan anggaran.

“Dengan opini BPK dan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi salah satu jaminan efisiensi pengelolaan APBD walaupun memang tak menjadi tak adanya korupsi,” kata Idris.