PSI Sayangkan Pemprov DKI Jakarta Pangkas Anggaran Sekolah untuk Biayai Formula E

Penurunan nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 ini karena adanya penundaan dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat sebesar Rp 6,4 triliun.

“Setelah kami kaji, justru potensi defisit itu mencapai Rp 10,7 triliun. Angka ini diperoleh dari defisit belanja Rp 4,9 triliun ditambah defisit pajak Rp 5,8 triliun,” ujar Idris di DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat pada Rabu (13/11/2019).

Idris memaparkan, pendapatan asli daerah (PAD) DKI dari sektor pajak diprediksi mengalami defisit sebesar Rp 5,8 triliun.

Angka ini diperoleh dari target pajak 2020 sebesar Rp 49,5 triliun, lalu dikurangi perkiraan realisasi pajak 2020 sebesar Rp 43,7 triliun.

“Internal PSI melakukan penghitungan realisasi pendapatan pajak ini dengan melihat tren realisasi pajak dari tahun ke tahun,” katanya.

Sementara untuk defisit belanja Rp 4,9 triliun dipicu karena DKI melakukan belanja lebih tinggi dari proyeksi pendapatan.

Kata dia, nilai APBD 2020 yang kini dalam pembahasan KUA-PPAS di komisi-komisi mencapai Rp 94,3 triliun, padahal nilai APBD 2020 itu sendiri yang telah diajukan sebesar Rp 89,4 triliun, sehingga ada selisih Rp 4,9 triliun.

“Jadi setelah pembahasan KUA-PPAS di dewan sekitar dua minggu, ternyata anggaran masih berada pada posisi Rp 94,3 triliun. Artinya, postur belanja masih membengkak Rp 4,9 triliun,” jelasnya.