Pilkada Serentak

Pilkada Dianggap Tito Memiliki Mudarat, Airin Harap Ada Evaluasi Menyeluruh

Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany mendukung adanya evaluasi sistem pemilihan yang melibatkan langsung masyarakat.

Pilkada Dianggap Tito Memiliki Mudarat, Airin Harap Ada Evaluasi Menyeluruh
Warta Kota/Andika Panduwinata
Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany di Mapolres Tangerang Selatan dalam acara penandatangan MoU Call Center 112, beberapa waktu lalu. 

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang sedang berlangsung memiliki dampak negatif.

Wacana itu dikomentari oleh Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, yang mendukung adanya evaluasi sistem pemilihan yang melibatkan langsung masyarakat.

"Tentu harapan saya untuk bisa evaluasi secara menyeluruh, apalagi Pilkada sudah berjalan hampir 20 tahun ya," kata Airin di kawasan Pakulonan, Serpong Utara, Tangerang Selatan, Sabtu (9/11/2019).

Tito Usul Evaluasi Pilkada Langsung, Hasto Klaim Pemilihan Lewat Musyawarah di PDIP Lebih Bagus

Ditambahkan wali kota dua periode itu, Pilkada langsung dianggap menelan anggaran daerah yang besar.

"Kan dulu pernah disepakati kalau yang dulu bisa mengurangi pembiayaan pilkada serentak, tapi ternyata sama aja malah jauh lebih besar" jelasnya.

"Belajar dari itu semua saya yakin Pak Mendagri sudah memikirkan rumusan terbaik seperti apa, tinggal dilihat manfaat untuk masyarakat," sambung Airin.

Tito Karnavian: Gaji Bupati Lima Tahun Rp 12 Miliar, yang Keluar Rp 30 Miliar, Rugi Enggak?

Airin menambahkan, terkait ongkos politik yang dianggap besar bagi cara calon untuk mengikuti perhelatan lima tahun sekali ini kini dapat diefisiensi dengan teknologi sekarang.

"Kalau sekaarng instagram sendiri, FB (Facebook) sendiri jadi lebih murah, media sosial itu kan bisa mengurangi pembiayaan kalau kita ingin meningkatkan popularitas," tuturnya

Dikutip dari Tribunnews, wacana itu pertama kali mencuat ketika Tito menghadiri rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 6 November 2019 lalu.

Larangan Mantan Napi Korupsi Ikut Pilkada 2020, Begini Kata Mendagri Tito Karnavian

"Tapi kalau dari saya sendiri justru pertanyaan saya adalah apakah sistem poltik pemilu Pilkada ini masih relevan setelah 20 tahun," ujar Tito.

Meski melibatkan langsung masyarakat untuk memilih pemimpin, mantan Kapolri itu menilai mudarat pilkada langsung disebabkan oleh besarnya ongkos politik yang harus dikeluarkan oleh para calon.

"Banyak manfaatnya yakni partisipasi demokrasi, tapi kita lihat mudaratnya juga ada, politik biaya tinggi. Kepala daerah kalau nggak punya Rp 30 miliar mau jadi bupati, mana berani dia," katanya.

Penulis: Zaki Ari Setiawan
Editor: Ika Chandra Viyatakarti
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved