Bongkar Anggaran Lem Aibon dan Pulpen, Fraksi Gerindra Anggap PSI Cuma Cari Kesalahan Orang

Fraksi Gerindra di DPRD DKI Jakarta menilai sikap Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di parlemen Kebon Sirih lebih mencerminkan mencari kesalahan orang, dibanding menjadi pengawas pemerintah.

Hal ini menyusul pengungkapan anggaran APBD aneh yang dilakukan PSI kepada publik seperti pengadaan lem aibon dan pulpen yang masing-masih sebesar Rp 82,8 miliar dan Rp 123 miliar, serta dana influencer Rp 5 miliar dan sebagainya.

“Ada orang yang mau diskusi lewat forum, ada juga yang mencari kesalahan orang. Kalau urusan kaleng-kaleng itu namanya nyari kesalahan orang saja,” ujar Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Mohammad Taufik pada Sabtu (9/11/2019).

• KEJANGGALAN Anggaran DKI Jakarta, Anggaran Cat Tembok Rp 18,91 Miliar, DPRD: Buat Apa?

Taufik bercerita, beberapa tahun lalu saat menjadi legislator, dia juga pernah menemukan kejanggalan anggaran hingga triliunan rupiah.

Namun temuannya itu tidak diungkap kepada publik lewat media, tapi diselesaikan lewat forum komisi.

“Terus terang saja kayak teman-teman PSI tuh. Dulu saya pernah nemuin anggaran yang tidak wajar Rp 1,2 triliun, cuma saya nggak lapor wartawan tapi lapornya di forum karena itu tempatnya menyelesaikan masalah,” jelasnya.

• Politisi PDIP Temukan Anggaran DKI Jakarta Janggal, Kok Rp 52 Miliar untuk Beli Pasir, Buat Apa?

• Belum Selesai Lem Aibon, Sekarang Disorot Upah Juru Tulis Pidato Gubernur Anies Rp 390 Juta

Taufik menyarankan, agar fraksi PSI menjaga sikap bila menemukan sesuatu kejanggalan di pemerintahan.

Kata dia, anggota dewan telah difasilitasi oleh negara berupa pembentukan komisi atau alat kelengkapan dewan (AKD) lainnya, sehingga keberadaannya harus dimaksimalkan.

“Kalau Anda (PSI) lapor ke wartawan sementara Anda di forum juga argumentasinya tidak kuat, kan Anda malah mau mencari kesalahan orang,” katanya.

Menurut dia, temuan anggaran yang dilakukan PSI mengenai dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sifatnya masih sementara. Artinya, akan ada pembahasan lebih lanjut dan bakal direvisi saat pemerintah daerah menggelar rapat KUA-PPAS di setiap komisi di DPRD.

“Yah masih bisa (berubah) karena saat di R-APBD nanti tinggal tipis atau tebal (kurang-tambahnya anggaran) saja, kan pas KUA-PPAS saja yang diperbaiki,” jelasnya.

Dia mengatakan, eksekutif dan legislatif tentu bakal menyisir rencana kegiatan saat rapat KUA-PPAS di DPRD DKI Jakarta.

Seperti halnya Taufik selaku Koordinator di Komisi B DPRD DKI Jakarta yang menyisir usulan kegiatan pembelian solar untuk alat berat di salah satu dinas.

Awalnya pemerintah mengajukan anggaran pembelian solar sekitar Rp 50 miliar untuk 128 alat berat selama setahun.

Namun saat dihitung kembali, rupanya pagu yang dibutuhkan sekitar Rp 30 miliar.

“Nah kayak gitu loh, kalau kami mau mendiskusikan di dalam forum komisinya, itu pasti tersisir dengan baik. Jadi berdebatnya di situ dan anggota DPRD disediakan forum komisi untuk beragumentasi, kalau Anda lapor ke wartawan namanya nyalahin orang,” jelasnya.

“Soal transparansi itu bukan diungkap-ungkap begitu, tapi proses penganggarannya transparan atau tidak. Selama ini proses pembahasan tidak ada yang tertutup dan semua orang boleh masuk saat rapat KUA-PPAS,” ungkapnya.

Dipanggil Badan Kehormatan Karena Bocorkan Anggaran Lem Rp 82,8 Miliar, William Aditya: Saya Siap!

Anggota DPRD DKI dari Fraksi PSI William Aditya siap menghadapi panggilan Badan Kehormatan DPRD terkait laporannya soal anggaran lem Rp 82,8 miliar yang viral.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI menanggapi laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilayangkan kepadanya melalui Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta.

Politikus yang baru pertama kali menjabat ini bahkan mempertaruhkan jabatannya sebagai legislator bila dianggap melanggar.

• Panggil Kader PSI yang Teriak Soal Anggaran Lem Rp 82,8 Miliar, Badan Kehormatan DPRD DKI Dikecam

“Demi transparansi anggaran, saya siap pertaruhkan jabatan,” kata William pada Selasa (5/11/2019).

William mengatakan, bakal menerima laporan itu dengan tangan terbuka. Dia juga siap menjalani pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta.

“Saya terima laporan itu dan akan menjalankan sebaik-baiknya,” ujar William.

• Wali Kota Jakarta Barat Buka Suara Soal Anggaran Lem Aibon Rp 82,8 Miliar Diduga karena Salah Ketik

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Maju Kotanya Bahagia Warganya (Mat Bagan), Sugiyanto (51) melaporkan William ke Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta pada Senin (4/11/2019) petang.

William dituduh melanggar kode etik karena mengunggah dokumen KUA-PPAS ke media sosial, Twitter.

Meski dokumen itu milik publik, namun upaya yang dilakukan itu dianggap tidak etis karena dokumen itu belum dibahas dalam forum resmi antara eksekutif dengan legislatif.

Sebaliknya Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) Azas Tigor Nainggolan berpendapat apa yang dilakukan William sesuai dengan tugas dan sumpah jabatannya untuk melindungi kepentingan masyarakat.

RAPBD merupakan dana yang dihimpun dari masyarakat sehingga penggunaannya harus transparan dan akuntabel. 

"Apa yang dilakukan William adalah upaya menjamin hak warga akan transparansi dan kuntabilitas dalam proses penyusunan APBD DKI dijalankan dan tidak ada celah korupsi. Pemeriksaan soal pelanggaran kode etik  jadi tidak relevan dalam masalah ini," tegasnya.