DPRD Heran Ada Anggaran Tipp-Ex Rp 31 M, Cat Tembok Rp 18 M, Cat Minyak Rp 19 M, Kaca Bening Rp 18 M

Ima lalu menegaskan ketika Anies Baswedan marah terkait anggaran ini, rupanya setelah direvisi masih ada anggaran yang tidak masuk akal.

"Jadi setelah Pak Anies marah-marah, komisi e berdiskusi dengan paparan, setelah itu kita minta komponen kita masih mendapatkan anggaran yang nggak masuk akal," ujar Ima Mahdiah.

Sementara itu Ketua TGUPP DKI Jakarta Amin Subekti mengatakan bahwa turunnya anggaran dari 95 miliar ke 89 miliar itu merupakan hasil penyisiran komponen yang tidak masuk akal.

Ia mengaku bahwa tim TGUPP DKI Jakarta dan Gubernur Anies Baswedan yang pertama kali menemukan ini.

"Justru perbedaan penerimaan sehingga anggaran dari 95 triliun jadi 89 triliun, justru kami yang menemukan itu, kami melakukan penyisiran yang dikatakan aneh-aneh itu, kami yang pertama kali menemukan, kami melihat ada 30 komponen yang beredar di mana-mana dan dijadikan bahan Gubernur Anies untuk memberikan pengarahan SKPD, kami terus menyisir, dari 95 triliun jadi 89 triliun, terus dilakukan tentu akan bersama-sama dengan DPRD nanti akan ketemu angka yang final jadi 89 triliun," ujarnya.

Amin Subekti mengatakan bahwa banyak komponen yang tidak masuk akal itu lantaran adanya sistem yang mengharuskan APBD untuk dana pendidikan sebesar 20 persen.

"Itu sudah banyak dibahas, salah satunya soal kelemahan sistem, sebagai contoh anggaran pendidikan harus 20 persen, itu harus dipenuhi, tetapi sistem itu memaksa orang untuk memasukkan komponen, maka ada komponen seperti itu, dan kami pertanyakan pertama kali, kenapa ini terjadi, kita sisir satu-satu," ujarnya.

"Ada masalah eksternal pendapatan itu berkurang, tetapi ada sistem yang tidak mapan untuk mengakomodasi hal seperti itu, jadi kita lakukan perbaikan dan mencari solusi, untuk meng-line-kan semuanya, dan akhirnya setelah dibahas dengan DPRD sudah final, begitu," ujar Amin Subekti.

Diketahui sebelumnya, sejumlah anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengalami kejanggalan menjadi sorotan anggota DPRD Fraksi PSI William Aditya Sarana.

Satu di antaranya yang menjadi sorotan PSI ialah anggaran Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat dalam anggaran Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) 2020 DKI Jakarta lem aibon sebesar Rp 82 miliar.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengatakan sebelum diviralkan oleh PSI sudah mengkaji dan mengkritik anak buahnya yang menganggarkan kegiatan dengan anggaran janggal.

Menurut dia, kritikan dari PSI itu sebagai ajak pihaknya cari panggung sebagai anggota fraksi baru.

“Sebelum mereka ngomong, saya sudah ngomong.

Saya sudah bicara di dalam (rapat internal Pemprov DKI Jakarta).

Saya sudah bicara sebelumnya, dan kita review.

Bedanya saya tidak manggung.

Bagi orang-orang baru, (jadi momen untuk) manggung.

Ini adalah kesempatan beratraksi,” ujar Anies di Balai Kota, Rabu (30/10/2019).

Ia mengaku, tak membuka anggaran-anggaran janggal itu lantaran tak mau cari perhatian publik.

Anies tengah fokus memperbaiki sistem penginputan anggaran.

“Lho kalau saya itu bukan (untuk beratraksi, manggung).

Saya mau memperbaiki sistem, bukan mencari perhatian.

Jadi saya sering bicarakan.

Orang ngomong itu ada tiga pilihan, yaitu menyelesaikan masalah atau memperumit masalah atau mengaktualisasi diri.

Itu tiga pilihan itu kalau bicara.

Nah, saya bicara untuk menyelesaikan masalah,” kata Anies.

Ia mengatakan, dirinya pun telah memanggil sejumlah dinas yang mengusulkan anggaran-anggaran yang dilihatnya masih janggal.

“Karena itu saya panggil, saya koreksi satu per satu.

Jadi Anda sudah lihat forum (arahan Gub terkait KUA PPAS), cuman bedanya saya memang tidak umumkan,” tuturnya.

Anggaran fantastis PSI menemukan berbagai anggaran fantastis dalam rapat KUA-PPAS.

Mulai dari anggaran Rp 82 miliar untuk pengadaan lem aibon.

Lalu, PSI juga menemukan anggaran pengadaan ballpoint sebesar Rp 124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur.

Selain itu, anggaran Rp 121 miliar juga ditemukan untuk pengadaan 7.313 unit komputer di Dinas Pendidikan.

Lalu, ada beberapa unit server dan storage dianggarkan senilai Rp 66 miliar oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.

Setelah viral di media sosial, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menutup website link rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) 2020 DKI Jakarta pada website apbd.jakarta.go.id.

Tanggapan Anies Baswedan

Kesalahan sistem elektronik APBD Pemrpov DKI Jakarta sudah berlangsung sejak lama, demikian pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

“Tidak (tidak hanya tahun ini salah sistem). Berarti mengandalkan manusia selama ini bukan? Selama bertahun-tahun mengandalkan manusia,” ucap Anies di Balai Kota, Rabu (30/10/2019).

Sistem elektronik APBD Pemprov DKI ini dibentuk pertama kali saat Gubernur Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjabat pada 2012 lalu.

Sistem ini membuat masyarakat dapat dengan mudah melihat anggaran yang dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta melalui sistem elektronik APBD Pemprov DKI Jakarta.

Anies menduga, pada era gubernur sebelumnya pun ditemukan kesalahan sistem yang tak terlihat dalam penginputan anggaran.

“Bedanya mau dipanggungin apa enggak. Kan ditemuin juga di era-era sebelumnya (anggaran yang salah), selalu seperti ini,” kata Anies.

Meski demikian, Anies berjanji akan memperbaiki sistem elektronik itu dan akan rampung pada 2020 mendatang.

Anies mengatakan, hal itu dilakukannya untuk mempermudah gubernur selanjutnya dalam mengakses sistem elektronik itu.

“Saya tidak akan meninggalkan ini ke gubernur sesudahnya, PR ini. Karena ini (sistem elektronik APBD Pemprov DKI Jakarta) saya menerima warisan nih, sistem ini. Saya tidak ingin meninggalkan sistem ini untuk gubernur berikutnya,” ucapnya.

Ia mengatakan tak mau membiarkan gubernur selanjutnya menemui masalah sistem seperti dirinya.

“Agar gubernur berikutnya tidak menemukan masalah yang sama dengan yang saya alami. Karena sistemnya sudah ada dari dulu, sehingga perencanaan yang dimulai dari Januari, kan ada nanti rembuk Musrembang (musyawarah rencana pembangunan),” kata Anies.

Ia mengatakan, nantinya sistem elektronik APBD Pemrov DKI itu tidak lagi menggunakan sistem yang melakukan pengecekan manual seperti sistem yang saat ini.

Anies mengatakan, sistem elektronik APBD Pemprov DKI itu akan diatur untuk memberi peringatan jika ada kesalahan input data.

“Yang akan diganti itu jika dilihat ada masalah langsung nyala atau red light. Jadi ketika dilihat angka yang tidak masuk akal, langsung muncul warning. Kan bisa tahu (salahnya di mana),” tuturnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan pun menanggapi hal itu.

Anies mengatakan, kesalahan anggaran lem aibon itu disebabkan adanya kesalahan sistem digital.

Biasanya Pemrov DKI mengupload seluruh usulan anggaran dalam situs web apbd.jakarta.go.id.

“Ya sebenarnya itu yang saya panggil minggu lalu. Saya tidak umumkan karena memang itu review internal, ini ada problem sistem yaitu sistem digital tetapi tidak smart,” ujar Anies.

Ia mengatakan, jika sistem penginputan itu smart system, harusnya sistem itu bisa langsung melakukan pengecekan dan verifikasi penginputan yang salah.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Tak Hanya Pasir Rp 52 M, Ini Anggaran Tak Lazim Lain yang Ditemukan Ima Mahdiah"