DPRD Heran Ada Anggaran Tipp-Ex Rp 31 M, Cat Tembok Rp 18 M, Cat Minyak Rp 19 M, Kaca Bening Rp 18 M

"Itu yang nanti mau kita pertanyakan di pembahasan RAPBD mungkin di banggar juga nanti komisi sudah selesai," kata dia.

Untuk tipex dan rotring, menurut Ima seharusnya bisa dimasukkan dalam anggaran Kartu Jakarta Pintar (KJP).

Sehingga siswa bisa memilih ingin membeli pulpen, tipex, atau bisa ditabung.

"Kalau dulu enaknya semua ini dijadiin 1 yaitu KJP. Kenapa enggak dimasukkin ke KJP jadi kadang siswa siswi ini enggak butuh pulpen tapi butuh buku atau bisa ditabung uangnya untuk beli laptop karena dulu kalau filosofi dari KJP itu kita mendidik siswa agar mau menabung," jelasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ima menemukan sejumlah anggaran janggal dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.

Anggaran-anggaran janggal tersebut ditemukan Ima saat menyisir anggaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Salah satu yang ditemukan Ima adalah anggaran pengadaan pasir sebesar Rp 52,16 miliar yang komponen belanjanya masuk dalam alat peraga untuk siswa.

Fungsinya Apa?

Setelah ramai anggaran lem Aibon dan pulpen miliaran rupiah, kini ramai anggaran pasir, anggaran helm proyek, dan anggaran tiner untuk Pendidikan Sekolah Dasar (SD), yang terdata di anggaran DKI Jakarta.

Diketahui, data anggaran DKI Jakarta terkait anggaran pasir Rp 52 miliar, anggaran helm proyek Rp 34 miliar, dan anggaran tiner Rp 34 miliar, dibongkar Anggota DPRD DKI Ima Mahdiah.

Hal ini membuat Ima Mahdiah mempertanyakan fungsi anggaran pasir, fungsi anggaran helm proyek dan fungsi anggaran tiner yang terdata anggaran alat peraga pendidikan SD DKI Jakarta tersebut.

Hal itu disampaikan Iam Mahdiah di acara Mata Najwa yang tayang pada (6/10/19).

• Kalahkan Timor Leste 3-1, Ketum PSSI Iwan Bule Apresiasi Timnas Indonesia U-19

• Politikus PSI William Aditya Sebut Anies Baswedan Gubernur Amatiran dan Alergi Terhadap Transparansi

• Jokowi Sindir Pelukan Mesra Surya Paloh kepada Presiden PKS, Pengamat Nilai Presiden Tak Nyaman

Ima Mahdiah mengaku tidak mendapatkan soft copy anggaran terbaru dengan alasan SKPD belum siap.

"Fraksi PDIP awalnya dikasih soft copy pdf, kita hanya dikasih tahu kegiatan, itu yang hanya 95 triliun, kita minta terus update 89 triliun sampai dengan pertengah Oktober hingga pembahasan tidak dikasih," ujarnya.