Berita Jakarta

UPDATE Politisi PSI Sebut Gubernur Anies Tanggung Jawab soal Mundurnya Edy Junaedi

William Aditya Sarana enggan menyalahi dua pejabat eselon II yang mundur di tengah polemik pembahasan anggaran 2020.

Penulis: Fitriyandi Al Fajri |
Ricky Martin Wijaya
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI William Aditya Sarana (kiri) bersama Ketua Fraksi PSI Idris Ahmad memaparkan mata anggaran yang janggal di Gedung DPRD DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat pada Rabu (30/10/2019). 

GAMBIR, WARTAKOTALIVE.COM - Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana enggan menyalahi dua pejabat eselon II yang mundur di tengah polemik pembahasan anggaran 2020.

William menyebut, seluruh kebijakan yang dibuat pemerintah daerah merupakan tanggung jawab Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta.

“Kami PSI nggak mau salahkan ANS (Aparatur Negari Sipil-Red), karena dasarnya mereka siap transparan dan sudah terbiasa dikritisi hingga ‘dikuliti’.

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI William Aditya Sarana saat jumpa pers di Gedung DPRD DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat pada Rabu (30/10/2019).
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI William Aditya Sarana saat jumpa pers di Gedung DPRD DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat pada Rabu (30/10/2019). (Ricky Martin Wijaya)

"Malah yang nggak transparan itu Pak Anies Baswedan, karena kontrol kebijakannya ada pada gubernur,” kata William saat dihubungi pada Jumat (1/11/2019).

Atas dasar itulah, William enggan menyalahkan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) DKI Edy Junaedi, serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Sri Mahendra Satria Wirawan yang mundur dari jabatannya.

Mundurnya mereka dari eselon II di tengah polemik pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)

“Terlihat yah dari cara pak gubernur selalu salahkan sesuatu di luar dirinya seperti sistem, selalu salahkan anak buah dan salahkan gubernur sebelumnya,” ujar William.

Menurut dia, kejadian seperti ini harusnya menjadi momentum yang baik bagi Anies dalam mengubah gaya kepemimpinannya.

Sebagai kepala daerah, harusnya Anies siap ‘pasang badan’ bila ada polemik di bawah kepemimpinannya.

“Kalau ada gempa politik atau gempa kebijakan, gubernur harusnya pasang badan lindungi anak buah, itu yang ksatria menurut saya,” jelasnya. (faf)

Kepala Dinas PTSP DKI Edy Junaedi di ruang kerjanya, Selasa (31/10/2017).
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) DKI Edy Junaedi,). (WARTA KOTA/THEO YONATHAN SIMON LATURIUW)

Mundur Alasan Pribadi

Sebelumnya Wartakotalive melaporkan, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Edy Junaedi mundur dari jabatannya.

Surat pengunduran Edy secara pribadi telah diserahkan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta.

“Iya betul mengundurkan diri sebagai Kepala Dinas per Kamis (31/10/2019),” kata Kepala BKD DKI Jakarta Chaidir saat dihubungi pada Jumat (1/11/2019).

Chaidir menjelaskan, Edy mengundurkan diri hanya sebagai kepala dinas.

Sumber: Warta Kota
Halaman 1 dari 3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved