Lalu Lintas
Tak Ada Pemberlakuan Kanalisasi Jalur Puncak di Minggu Tanggal 3 November 2019 Sampai Akhir Bulan
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menunda pelaksanaan uji coba kedua kanalisasi 2:1 jalur Puncak.
lihat foto
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menunda pelaksanaan uji coba kedua kanalisasi 2:1 jalur Puncak yang semula direncanakan pada Minggu (3/11/2019).
Penundaan kanalisasi jalur Puncak dilaksanakan sampai akhir November 30 November 2019 atau awal Desember 2019.
Oleh karena itu pada Minggu (3/11) besok, jalur Puncak diberlakukan kembali sistem 1:1 atau one way alias buka tutup jalur.
Hal itu terungkap dalam jumpa wartawan di ruang rapat Bupati Bogor, Cibinong, Kamis (31/10/2019).
Hadir dalam jumpa pers, Kepala Bappedalitbang Kabupaten Bogor Sarifah Sofiah, Sekretaris Badan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Hendro Surahmat, Kasatlantas Polres Bogor AKP Muhammad Fadli Amri, Plt Kadiskominfo Kabupaten Bogor Kardenal, Perwakilan Polda Jabar Kompol Eka Permatasari, Dishub Jabar Bambang Hermawan.
Bupati Bogor, Ade Yasin membuka rapat evaluasi dan meninggalkan tempat karena mengisi kuliah umum ke Universitas Pakuan, Bogor.
• Ilham Malu Berangkat Sekolah karena Baju Olahraganya Ludes Terbakar Juga Dialami Teman Sebaya
Kepala Bappedalitbang Kabupaten Bogor, Sarifah Sofiah mengemukakan, penundaan uji coba tersebut sesuai dengan arahan Bupati.
Namun, Sarifah Sofiah menegaskan, ujicoba kanalisasi 2:1 tetap akan dilanjutkan.
"Walaupun ditemui kendala, kita jangan menyerah untuk uji coba."
"Sebab, yang paling merasakan adalah masyarakat karena terganggu mobilitasnya akibat one way,” katanya.
Dikatakannya, uji coba tidak pada tanggal 3 November 2019.
"Direncanakan awal Desember atau akhir November 2019,” katanya.
Penundaan uji coba ini dilandaskan pada pertimbangan, karena pada tanggal 3 November 2019 di Kabupaten Bogor menggelar Pilkades di 270 desa.
• Jalan Sultan Agung Bekasi Kembali Normal Setelah Sebelumnya Sempat Tersedat Imbas Truk Terguling
Pemkab Bogor dan Polres Bogor konsentrasi memantau jalannya Pilkades.
Kemudian, pihak terkait memerlukan informasi dari Kementerian PUPR yang sedang menyelesaikan pekerjaan prasarana jalan.
