Anies Baswedan Menilai Kesalahan Sistem e-Budgeting Warisan Gubernur Ahok karena Tidak Smart System

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyalahkan sistem e-budgeting atau penganggaran elektronik warisan dari Gubernur DKI sebelumnya, Ahok alias Basuki Tjahaja Purnama.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI ini menyebut sistem digital tersebut tidak pintar atau smart.

“Kalau smart sistem, dia bisa melakukan pengecekan, verifikasi."

"Dia juga bisa menguji, ini sistem digital, tapi masih mengandalkan manual, sehingga kalau ada kegiatan-kegiatan, jadi gini (ditemukan masalah) ketika menyusun RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah),” kata Anies Baswedan di Balai Kota DKI pada Rabu (30/10/2019).

Hal itu dikatakan Anies saat menanggapi adanya usulan pembelian lem Aibon sebesar Rp 82,8 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat.

Kata Anies Baswedan, sebetulnya sistem tersebut digunakan di era gubernur sebelumnya.

• Dinas Pendidikan DKI Jakarta Melakukan Revisi Anggaran Pembelian Lem Aibon, Pulpen, dan Komputer

Bahkan, beberapa waktu lalu Anies telah menemukan adanya kejanggalan anggaran dalam belanja alat tulis kantor (ATK) di dinas mencapai Rp 1,6 triliun. Namun Anies tidak mencari ‘panggung’ dengan memarahi anak buahnya karena mengajukan anggaran yang tidak wajar.

“Kalau diumumkan hanya menimbulkan kehebohan."

"Sebenarnya, kelihatan keren marahi anak buah, tapi bukan itu yang saya cari."

"Namun, yang saya cari adalah ini ada masalah dan harus dikoreksi karena mengandalkan manual,” ujar Anies.

“Kalau ngeceknya manual akan selalu berulang seperti ini dengan melihat situasi, kami perhatikan sistemnya harus diubah supaya begitu mengisi, hasil komponennya relevan,” katanya.

• Wali Kota Jakarta Barat Buka Suara Soal Anggaran Lem Aibon Rp 82,8 Miliar Diduga karena Salah Ketik

Atas temuan yang tidak wajar itu, Anies lalu mengecek satu persatu bersama pegawai satuan perangkat kerja daerah (SKPD) di wilayah DKI untuk turut mengawasi.

Bahkan Anies telah menunjukkan keanehan anggaran yang diusulkan tersebut kepada para pegawai struktural.

“Saya tidak umumkan keluar, karena saya mau koreksi dan tidak bisa seperti ini terus. Kalau diumumkan menimbulkan kehebohan dan gubernurnya kelihatan keren sih,” ucapnya.