DPRD Inisiatif Ajukan Perda Bantuan Hukum untuk Warga Miskin, Wali Kota Bekasi Minta Koordinasi

DPRD Kota Bekasi mengajukan Peraturan Daerah (Perda) inisiatif tentang bantuan hukum untuk warga miskin.

Kini rancangan perda (raperda) itu sudah rampung dan dilanjutkan diajukan dalam Program Pembentukan Perda (Propemda) Pemerintah Kota Bekasi.

Atas rencana itu, Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi mengatakan, pihaknya belum mengetahui secara rinci terkait Raperda tentang bantuan hukum bagi warga miskin tersebut.

Akan tetapi, dia akan mendukung jika itu suatu hal yang positif.

"Itu ajukan Perda inisiatif DPRD ya? Ya enggak apa-apa kami dukung. Tapi perda harus memenuhi syarat filosofis, sosiologis," ujar Wali Kota Bekasi ini.

Rahmat Effendi meminta DPRD untuk berkoordinasi dengan para eksekutif yakni Pemkot Bekasi untuk menjalankan perda tersebut.

"Memang dia legislasi, tapi saat diterapkan kan eksekutif yang menerapkan, jalan nggak, makanya harus koordinasi dengan eksekutif," ujar Rahmat.

• Jefri Nichol Bakal Bacakan Sendiri Nota Pembelaan di Depan Majelis Hakim PN Jakarta Selatan

• Kriss Hatta Menilai Janggal Proses Hukum Kasus Dugaan Penganiayaan yang Membelitnya

Untuk anggaran penegakkan perda itu, kata Rahmat, pihaknya akan mengalokasikan anggarannya.

Akan tetapi masih menunggu instrumen dan hasil pembahasan perda tersebut.

"Nanti diatur kan dalam perda itu disebut instrumennya apa, bebannya gimana, law enforcement gimana kan pasti dijelaskan tuh. Tapi saya kan belum baca itu," ucapnya.

Dia menilai, terkait perda inisiatif  tersebut merupakan hak DPRD dalam menghasilkan perda yang memiliki nilai positif bagi masyarakat luas.

"Jadi enggak ada yang enggak mendukung karena saya kan bilang, tidak ada birokrasi hebat atau legislatif kuat, semua saling mengisi."

"Ketika kita mengajukan sesuatu tapi enggak didukung DPRD kan enggak jalan," ujarnya.

• Kartika Putri Kebingungan Saat Bilirubin Sang Buah Hati Tinggi dan Tubuh Menguning

• Kornea Mata Terluka Akibat Tidur Pakai Softlens, Salshabilla Adriani Kapok Langgar Aturan

Sebelumnya, DPRD Kota Bekasi tengah memperjuangkan rancangan peraturan daerah (raperda) bantuan hukum bagi warga kurang mampu atau miskin agar menjadi peraturan daerah.

Tujuannya, agar masyarakat miskin mendapatkan pendampingan ketika tersandung kasus hukum pidana.