Prabowo Subianto Ditolak Jadi Menhan oleh Direktur Amnesty International, Ini Alasannya

PALMERAH, WARTAKOTALIVE.COM - Direktur Eksekutif Amnesty International Usman Hamid mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal pengangkatan Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan.

Sebagaimana diketahui, Jokowi baru saja mengumumkan barisan menterinya di Istana Merdeka pada Rabu (23/10/2019).

Kritikan Usman Hamid pada Jokowi diungkapkan saat menjadi bintang tamu di acara Mata Najwa pada Rabu malam.

• KERJA Bareng Prabowo Subianto di Kabinet Jokowi, Mahfud MD: Dulu Saya Deg-degan Pimpin Jenderal

• Rizal Ramli Sorot Prabowo Subianto yang Ngaku Jadi Menhan Jokowi: Hatinya Baik meski Kesannya Galak

• Skenario Prabowo Masuk Istana Dibongkar Rocky Gerung, Bakal Jadi Orang Kedua Setelah Jokowi

Mulanya, Usman Hamid memberi nilai yang cukup buruk bagi Susunan Kabinet Jokowi pada periode 2019-2024.

Bahkan saat ditanya penilaian pada susunan kabinet 2019-2024, Usman Hamid memberikan nilai E.

Seperti nilai dalam perkuliahan, E adalah nilai paling buruk yang menandakan seorang mahasiswa tidak lulus dalam sebuah ujian. 

• KI JOKO BODO Ungkap Penyebab Bus Sudiro Ponorogo Bisa Nyasar di Hutan Wonogiri, Simak Alasannya

"E itu enggak lulus, E itu 0," kata Usman Hamid.

Seakan tak percaya, Najwa lantas memastikan hal tersebut.

"Masak enggak ada bagusnya sekali?" kata Najwa.

• Ramalan Zodiak Kesehatan Jumat 25 Oktober 2019 Gemini Mentalnya Terpuruk, Pisces Infeksi, Leo Emosi

Usman Hamid menyinggung adanya dugaan pelanggaran HAM yang kini masih membayangi Prabowo Subianto.

"Saya kira agak susah dari sudut pandang Hukum dan Hak Asasi Manusia, pengangkatan Prabowo itu menimbulkan persoalan serius," kata Usman Hamid.

Meski Prabowo Subianto belum tentu bersalah, namun lebih baik Ketum Gerindra itu dibebastugaskan ketimbang menjadi menteri.

• HEBOH Pria Gemar Memamerkan Alat Kelamin Depan Umum di Depok

"Meskipun saya tidak mengatakan Prabowo pasti bersalah, justru proses hukum yang harusnya diselesaikan ternyata tidak pernah diselesaikan semestinya Prabowo dilepas, dibebastugaskan, dinyatakan tidak bersalah itu jauh lebih baik," kata Usman Hamid.