Soal Mesin Deteksi IMEI, Kominfo Akan Diskusi dengan Operator

Regulasi pembatasan akses jaringan terhadap ponsel black market (BM) telah disahkan pemerintah lewat tiga kementerian.

Soal Mesin Deteksi IMEI, Kominfo Akan Diskusi dengan Operator
Kemenperin
Halaman cek IMEI di situs Kemenperin. 

WARTA KOTA, PALMERAH---- Regulasi pembatasan akses jaringan terhadap ponsel black market (BM) telah disahkan pemerintah lewat tiga kementerian.

Regulasi ini akan mulai berlaku enam bulan setelah pengesahan, yakni April 2020.

Selama kurun waktu enam bulan tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengatakan akan mengajak operator seluler untuk berdiskusi terkait pengadaan mesin pendeteksi IMEI ponsel BM, atau Equipment Identity Register (EIR).

Menurut Dirjen SDPPI Kementerian Kominfo, Ismail, diskusi tersebut dilakukan agar operator tidak terbebani.

Kabinet Indonesia Maju Dilantik, IHSG Anjlok dan Nilai Tukar Rupiah Melemah

Sebab, Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) menyebut biaya investasi pengadaan mesin sangat mahal.

"Itu bagian dari teknikal yang akan kami diskusikan selama enam bulan ini dengan operator," kata Ismail, kemarin.

Ismail mengatakan, diskusi ini agar rencana pengadaan tidak terlalu membebani operator.

"Solusinya kami diskusikan dengan teman-teman ATSI juga," kata Ismail.

Ia pun menegaskan bahwa pengadaan mesin EIR hanyalah salah satu opsi yang bisa dipilih operator untuk dapat mendeteksi keberadaan ponsel ilegal melalui IMEI.

Undang-undang Fintech Ditunggu oleh OJK, Polri, AFPI, Hingga Konsumen

Ismail mengatakan, masih ada sejumlah cara lain selain lewat mesin EIR, namun Ia tidak merinci maksud "cara lain" tersebut.

Halaman
12
Editor: Aloysius Sunu D
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved