Fintech

Undang-undang Fintech Ditunggu oleh OJK, Polri, AFPI, Hingga Konsumen

Banyak pihak menanti kehadiran undang-undang (UU) financial technology (tintech) di tengah maraknya fintech ilegal serta penagihan pinjaman bermasalah

Undang-undang Fintech Ditunggu oleh OJK, Polri, AFPI, Hingga Konsumen
thinkstockphotos
Ilustrasi. 

WARTA KOTA, PALMERAH--- Banyak pihak menanti kehadiran undang-undang (UU) financial technology (tintech) di tengah maraknya fintech ilegal serta penagihan pinjaman bermasalah.

Kehadiran regulasi saat ini dirasa belum mampu menindak fintech ilegal, khususnya pemilik perusahaan.

Dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), konsumen, Polri hingga Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mendukung adanya UU Fintech.

Nantinya aturan ini akan memperjelas landasan hukum dari sisi pengaturan, pengawasan, pihak yang dilibatkan hingga sanksi yang dikenakan.

Bagaimana Kondisi NPL saat Ini? Berikut Penjelasan Para Bankir

Kanit Tipideksus Bareskrim Polri Kompol Setyo Bimo Anggoro menganjurkan adanya harmoninasi aturan lewat UU karena selama ini pemberian izin fintech tidak terintegrasi dan berbeda di tiap lembaga atau Kementerian.

Ia mencontohkan bahwa izin pendirian perusahaan di Kemenkumham, izin usaha di OJK serta pengoperasian aplikasi melalui izin Google atau Kemenkominfo.

“Regulasi harus dibereskan dahulu. Kalau regulasi masing-masing ada POJK, peraturan Kominfo dan aturan lain yang tidak harmonis maka akan selalu ada masalah di fintech, seperti fintech ilegal. Jadi, kami butuh UU untuk mengharmonikasi aturan lain,” kata Bimo baru-baru ini.

Menteri Kabinet Kerja Mesti Merefleksikan Kebhinekaan

Hingga saat ini, kepolisian kesulitan untuk menindak fintech ilegal karena mereka tidak terdata, baik dari identitas pemberi pinjaman (lender), peminjam (borrower), pemilik perusahaan dan sumber dana.

Akibatnya, sulit menjatuhkan sanksi berat bagi perusahaan fintech yang beroperasi tanpa izin karena ketiadaan UU.

Padahal, kepolian telah menerima lebih dari 100 pengaduan terkait fintech, di mana mayoritas masalah penagihan.

Halaman
123
Editor: Aloysius Sunu D
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved