Ini Alasan Bekasi Minta Izin ke Kemendagri Lalukan Pengadaan Blangko e-KTP Sendiri

Bekasi menjadi salah satu wilayah yang melakukan permohonan blangko e-KTP atau KTP Elektronik paling besar.

Akan tetapi suplai atau pengiriman blangko dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu terbatas. Sehingga membuat banyak warga Bekasi belum mengantongi e-KTP.

Total warga Kota dan Kabupaten Bekasi yang belum memiliki e-KTP sebanyak 144.000.

Dengan rincian Kota Bekasi sebanyak 85.000 dan Kabupaten Bekasi 59.000.

Atas hal itu, Pemerintah Kota Bekasi maupun Kabupaten Bekasi meminta izin agar dapat melakukan pengadaan blangko e-KTP secara mandiri.

Meskipun secara aturan pengadaan blanko e-KTP merupakan wewenang pusat yang diatur dalam Permendagri Nomor 118 Tahun 2017.

• SOSOK RAJA MSWATI III Datang ke Pelantikan Presiden, Punya 15 Istri dan 23 Anak, Satu Istrinya Tewas

• BUPATI Tetty Paruntu Bongkar Aktor Utama hingga Dirinya Datang ke Istana: Tunjukkan Bukti Lewat WA

• Baju Gibran Ditarik Paspampres di Depan Jokowi Saat Pelantikan Presiden, Begini Kisah Selengkapnya

"Tapi kami mohon agar bisa dilakukan pengadaan oleh Pemda. Karena ini banyak dikeluhkan masyarakat yang sudah lama pakai Suket tak punya e-KTP," ujar Kepala Disdukcapil Kota Bekasi, Taufiq Hidayat, kepada Wartakota, Selasa (22/10/2019).

Saat ini pihaknya, kata Taufiq, hanya mendapatkan 500 keping blangko e-KTP per bulannya dari Kemendagri.

"Kalau kondisinya seperti itu terus bisa butuh waktu lama warga Kota Bekasi punya e-KTP secara utuh," jelas dia.

Untuk itu, dia berharap suplai blangko e-KTP dari Kemendagri bisa lebih diperbanyak. Sebab, Kota Bekasi salah satu kota yang melakukan permohonan blangko e-KTP paling besar.

• Terungkap, Bupati Minahasa Selatan Datang ke Istana Atas Usulan Ketua Umum Golkar

"Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita dapat kiriman blanko dari Kemendagri dengan jumlah besar. Kalau kita si ajukan 50 juta keping tahun 2020," kata.

Permintaan itu juga disampaikan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, Hudaya.

Hudaya menyebut keterbatasan blangko e-KTP membuat bagian pelayanan e-KTP menjadi sasaran keluhan warga.

Banyak warga yang tak tahu tak kunjung jadinya e-KTP dikarenakan keterbatasan blangko.