Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta Masih Kurang Hampir Rp 13 triliun

REALISASI pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta tahun 2019 masih kurang sekitar Rp 12,9 triliun.

Berdasarkan data Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta, perolehan PAD DKI sampai 17 Oktober 2019 mencapai 70,86 persen atau setara Rp 31,5 triliun dari target.

Angka ini lebih rendah dari target yang dipatok pemerintah daerah sebesar Rp 44,5 triliun dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) 2019.

• VIDEO: Gibran dan Kaesang Luncurkan Toko Flagship Goola di Kota Kasablanka

“Besok (Selasa, 22/10/2019) akan kami rapatkan lagi. Nanti saya update (perbarui) kembali, karena setiap hari Selasa kami perbarui soal pendapatan,” kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Senin (21/10/2019).

Hal itu dikatakan Anies saat menanggapi realisasi PAD yang belum menembus target pemerintah. Padahal sejak Agustus 2019 lalu, DKI telah melakukan berbagai gebrakan salah satunya adalah Program Keringanan Pajak Daerah.

Program ini menghapus sanksi denda bagi wajib pajak yang telat menunaikan kewajibannya kepada pemerintah.

Bahkan DKI memberikan diskon sebesar 25 sampai 50 persen pokok pajak bagi masyarakat yang mengurus Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), serta Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

• Api Melahap Lahan Besi Tua dan Tangki Kosong di Mustikajaya Bekasi

“Nanti akan kami lihat besok (Selasa, 22/10/2019) mudah-mudahan sudah beres. Karna memang segitu, tergantung kondisi ekonomi,” ujarnya.

“Bukan hanya usaha saja, tapi juga kalau transaksinya nggak ada, apa yang mau dipajakin? Kan masalahnya bukan pajaknya, tapi transaksinya,” tambahnya.

Sementara itu Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan, pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya pemangkasan anggaran yang bukan menjadi prioritas. Dengan demikian, pengeluaran yang dilakukan pemerintah bisa diefisiensi semaksimal mungkin.

Efisiensi anggaran bisa dilakukan pada pengurangan jumlah peserta perjalanan dinas termasuk penghematan penggunaan telepon, air, listrik dan internet. “Tentuu kami harap hingga akhir tahun ini PAD sudah bisa dikejar oleh BPRD DKI,” ujar Saefullah. 

• Pelantikan Presiden dan Wapres Terpilih Tanpa Gangguan, IPW Apresiasi TNI-Polri

Data : Ada 13 komponen PAD
PKB = Target Rp 8,8 triliun; Capaian Rp 6,9 triliun
BBNKB = Target Rp Rp 5,65 triliun; Capaian Rp 4,29 triliun
PBBKB = Target Rp 1,275 triliun; Capaian Rp 1,029 triliun
PAT = Target Rp 110 miliar; Capaian Rp 79 miliar
Pajak Hotel = Target Rp 1,8 triliun; Capaian Rp 1,3 triliun
Pajak Restoran = Target Rp 3,55 triliun; Capaian Rp 2,911 triliun
Pajak Hiburan = Target Rp 850 miliar; Capaian Rp 664 miliar
Pajak Reklame = Target Rp 1,05 triliun; Capaian Rp 813 miliar
PPJ = Target Rp 810 miliar; Capaian Rp 605 miliar
Pajak Parkir = Target Rp 525 miliar; Capaian Rp 445 miliar
BPHTB = Target Rp 9,5 triliun; Capaian Rp 3,351 triliun
Pajak Rokok = Target Rp 620 miliar; Capaian Rp 397 miliar
PBB-P2 = Target Rp 10 triliun; Capaian Rp 8,72 triliun