Aturan Blokir Ponsel Ilegal via IMEI Sudah Disahkan, Berikut Tanggapan ATSI

ATSI siap mendukung aturan pemblokiran ponsel ilegal atau black market (BM) melalui mekanisme IMEI.

Aturan Blokir Ponsel Ilegal via IMEI Sudah Disahkan, Berikut Tanggapan ATSI
Kemenperin
Halaman cek IMEI di situs Kemenperin. 

WARTA KOTA, PALMERAH--- Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) siap mendukung aturan pemblokiran ponsel ilegal atau black market (BM) melalui mekanisme IMEI yang diresmikan hari ini.

Aturan tersebut ditandatangani tiga kementrian terkait, yakni Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementrian Perindustrian (kemenperin), dan Kementrian Perdagangan (Kemendag).

"Kami akan segera pelajari isi peraturan menteri tersebut dan kami siap untuk mendukung implementasinya," jelas Ketua Umum ATSI, Ririek Adriansyah, kepada KompasTekno, Jumat (18/10/201)

Ririek mengatakan, ATSI tidak bertentangan dengan aturan IMEI.

Hanya saja, dalam sebuah kesempatan beberapa waktu lalu, ATSI mengeluhkan besarnya biaya investasi pengadaan mesin identifikasi IMEI ponsel BM atau Equipment Identity Register (EIR).

Mesin tersebut dinilai sangat mahal oleh operator seluler.

"Kami belum tahu detail isi peraturan menteri tersebut," kata Ririek saat disinggung mengenai keluhan ATSI tempo hari.

Aturan Blokir Ponsel Ilegal Disahkan, Blokir via IMEI Dimulai April 2020

Sayangnya, ATSI tidak menyebut gamblang besaran anggaran mesin EIR tersebut.

Mereka berharap agar biaya investasi tidak dibebankan seluruhnya ke operator.

"Sebaiknya tidak dibebankan ke operator seluler tapi dibebankan kepada yang punya benefit," kata Ririek saat itu.

Halaman
123
Editor: Aloysius Sunu D
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved