Otomotif

Deretan Sanksi bagi Penunggak BPJS Kesehatan, dari Ngga Bisa Ngurus SIM, STNK, hingga Paspor dan IMB

SANKSI terhadap penunggak iuran BPJS Kesehatan rencananya akan diterapkan, yakni tidak bisa melakukan perpanjangan SIM, STNK, dan mengurus IMB.

Deretan Sanksi bagi Penunggak BPJS Kesehatan, dari Ngga Bisa Ngurus SIM, STNK, hingga Paspor dan IMB
TRIBUNNEWS
Surat Izin Mengemudi (SIM). 

SANKSI terhadap penunggak iuran BPJS Kesehatan rencananya akan diterapkan, yakni tidak bisa melakukan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM), pembuatan paspor, dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

"Harapannya, bisa meningkatkan kolektabilitas iuran peserta BPJS Kesehatan dari segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU). Sebab saat ini kolektibilitas iurannya hanya 53 persen," kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris di Jakarta belum lama ini.

Pemberian sanksi ini telah dibicarakan dengan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

Selanjutnya, direncanakan bakal dibuat inpres (Instruksi Presiden) melalui Menko PMK.

Selain Bayar Tol, Smart SIM Terbitan Satpas Cilenggang Serpong Nantinya Bisa buat Bayar KRL-MRT Juga

Bikin Baru Atau Perpanjang, Warga DKI Jakarta Sudah Bisa Mendapatkan Smart SIM

Sempat Ada Kendala, Korlantas Pastikan Distribusi Smart SIM ke Seluruh Indonesia Berjalan Normal

ILUSTRASI Pajak STNK
ILUSTRASI Pajak STNK (Istimewa)

Dasarnya adalah Peraturan Pemerintah (PP) No 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

Berdasarkan PP tersebut, disebutkan bahwa menunggak iuran BPJS Kesehatan tidak hanya menghambat perpanjangan SIM saja, tapi juga terkait pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan ( STNK).

Bagi para penunggak iuran BPJS akan diberikan sanksi secara bertahap mulai dari teguran tertulis dengan peringatan paling banyak dua kali untuk jangka waktu paling lama sepuluh hari kerja, sampai sanksi denda.

Denda diberikan untuk jangka waktu paling lama tiga puluh hari sejak berakhirnya pengenaan sanksi teguran tertulis kedua berakhir.

Besarannya ialah 0,1 persen setiap bulan dari iuran yang seharusnya dibayar sejak teguran tertulis kedua berakhir.

Denda akan jadi pendapatan lain dana jaminan sosial.

Selanjutnya ada sanksi layanan publik, sebagaimana tercantum pada Pasal 9 PP No 86/2013.

Yakni, sanksi tidak bisa mendapatkan izin mendirikan bangunan, SIM, sertifikat tanah, paspor, serta STNK.

"Ini masih dalam proses pembahasan. BPJS menginginkan agar salah satu syarat pengurusan SIM dan STNK adalah telah melaksanakan pembayaran BPJS," ujar Regident Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Brigadir Jenderal Halim Pagarra saat dihubungi Kompas.com, Jakarta, Selasa (15/10/2019). (Ruly Kurniawan)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul " Menunggak BPJS, Juga Bisa Hambat Pengurusan STNK"

Editor: Fred Mahatma TIS
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved