Unjuk Rasa Mahasiswa
Meski Belum Dapat Pemberitahuan Demonstrasi Mahasiswa, Polisi Tutup Jalan Depan DPR Sejak Senin Pagi
Argo Yuwono memastikan pihaknya belum menerima pemberitahuan rencana aksi mahasiswa di depan Gedung DPR, selama sepekan ke depan.
Penulis: Budi Sam Law Malau |
KABID Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono memastikan pihaknya belum menerima pemberitahuan rencana aksi mahasiswa di depan Gedung DPR, selama sepekan ke depan.
Apalagi, disebut-sebut mahasiswa atas nama Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan menggelar aksi di depan Gedung DPR, Senin (14/10/2019) hari ini.
"Belum ada pemberitahuan soal rencana aksi, dari hari ini sampai sepekan ke depan. Yang pasti hari ini enggak ada pemberitahuan," kata Argo Yuwono, Senin (14/10/2019).
• Bagai Bumi dan Langit dengan Stasiun MRT, Terminal Lebak Bulus Kini Jadi Bedeng
Meski begitu, Argo Yuwono menyatakan pihaknya akan mengecek kembali apakah sudah ada pemberitahuan soal rencana aksi mahasiswa sampai sepekan ke depan.
Sebelumnya melalui aplikasi pesan WhatsApp (WA), tersebar informasi akan terjadi unjuk rasa oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di Gedung DPR, Senin (14/10/2019).
Dalam pesan tersebut, diklaim sekitar 2.000 mahasiswa akan turun ke jalanan.
• Kronologi Polisi Temukan Akbar Alamsyah Saat Demonstrasi Rusuh, Jadi Tersangka Saat Koma
Mereka menuntut revisi UU KPK dengan Perppu oleh Presiden Joko Widodo, menolak revisi RKUHP, serta meminta pemerintah bersikap soal kebakaran hutan dan lahan di beberapa daerah.
Sementara, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya melakukan rekayasa lalu lintas berupa pengalihan atau penutupan arus kendaraan yang mengarah ke depan Gedung DPR/MPR, di Jalan Gatot Subroto.
Kepala Subdit Pembinaan dan Penegakan Hukum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP M Nasir menuturkan, penutupan dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan aksi unjuk rasa selama sepekan ke depan.
• Adian Napitupulu Jelaskan Beda Kondisi Kini dan Orde Baru, Lalu Tantang Mahasiswa Lakukan Ini
Atau, sampai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.
"Untuk antisipasi demo dan menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas."
"Sehingga kami lakukan penutupan dan pengalihan arus sementara," kata Nasir, Senin (14/10/2019).
• Terduga Teroris yang Diringkus di Cengkareng Sering Bertengkar Soal Uang dengan Ayahnya
Menurut Nasir, penutupan arus lalu lintas yang mengarah ke Gedung DPR sudah dilakukan sejak pukul 05.00 pagi, Senin (14/10/2019). Namun, kata dia, jalur Bus Transjakarta tetap dibuka.
"Penutupan menggunakan MCB, watter barrier, dan security barrier atau kawat berduri."
"Semua disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat pengamanan," kata Nasir.
• Gerindra Bakal Gabung Pemerintah, Pengamat: Rakyat Terbelah Elitenya Bagi-bagi Kekuasaan
Menurutnya, sebanyak 315 personel lalu lintas diturunkan untuk melakukan pengamanan dan pengaturan arus lalu lintas, di sekitar Gedung DPR setiap harinya.
"Untuk pengamanan Kamseltibcar Lantas, pengamanan massa unjuk rasa dan pengguna jalan lain," jelas Nasir.
Sebelumnya, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyiapkan 3.000 personel untuk mengamankan jalur utama saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober 2019.
• Pastikan Penikaman Wiranto Bukan Rekayasa, Prabowo: Ini Bukan Budaya Kita
Jumlah ini bertambah dua kali lipat dibanding saat pengamanan jalur lalu lintas di event atau agenda nasional sebelumnya.
Hal itu dikatakan Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Yusuf, Minggu (13/10/2019).
"Kita perketat pengamanan jalurnya. Yang dulu biasanya 1.500 personel lantas, sekarang saat pelantikan sebanyak 3.000-an anggota akan kita kerahkan," ungkap Yusuf.
• Dirudapaksa Empat Tahun oleh Ayah Tiri, Korban Sampai Hamil Dua Kali, yang Pertama Keguguran
Yusuf tak menampik penambahan anggota personel di lapangan ini untuk mengantisipasi aksi
terorisme, seperti peristiwa penusukan Menkopolhukam Wiranto di Menes.
"Salah satunya karena hal itu. Ini juga untuk memperlancar acara pelantikan," tambah Yusuf.
Selain itu, kata Yusuf, pihaknya menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar lokasi pelantikan yang akan diterapkan kondisional.
• Viral Surat Edaran Pegawai Kenakan Gamis Hitam, Kemenag: Tunjukkan keislaman Bisa Lewat Perilaku
"Mungkin saja ada penutupan ruas jalan, semuanya sangat situasional untuk diterapkan" terang Yusuf.
Sebelumnya, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, sebanyak 27.000 personel gabungan TNI, Polri, dan aparat pemerintah, disiagakan.
Pengamanan tersebut, katanya, masih merupakan bagian dari Operasi Mantap Brata.
• Ungkap Hubungannya dengan Jokowi Sangat Mesra, Prabowo: Banyak yang Tidak Suka Ya?
Operasi Mantap Brata merupakan operasi pengamanan rangkaian Pemilu 2019, yang akan berakhir pada 21 Oktober 2019.
"Seluruh polisi di Indonesia bersiaga dalam rangka pelantikan tersebut. Namun, sentral pengamanan berada di Jakarta," katanya.
Secara keseluruhan, tambah dia, untuk pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, seluruh jajaran kepolisian melakukan pengamanan.
"Tapi yang menjadi sentral pengamanan berada di Jakarta," ucap Dedi Prasetyo. (*)