Revisi UU KPK

Sejak Polemik Perppu, KPK Mengaku Mendapat Serbuan Hoaks di Media Sosial

Pihak KPK mengaku mendapatkan serbuan hoaks di media sosial. Umumnya hoaks tersebut berusaha menyudutkan KPK

Sejak Polemik Perppu, KPK Mengaku Mendapat Serbuan Hoaks di Media Sosial
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (kanan) didampingi Juru Bicara KPK Febri Diansyah memberikan keterangan terkait penetapan Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir sebagai tersangka di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (23/4/2019). KPK menetapkan Sofyan Basir sebagai tersangka sebagai tersangka terkait hasil pengembangan kasus dugaan suap kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau. 

Sejak bergulir polemik peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) KPK, lembaga antirasuah tersebut mengaku mendapat serbuan hoaks.

Hoaks itu menyudutkan KPK dan disebar masif di media sosial.

Hal itu diungkapkan juru bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan resminya, Jumat (11/10/2019).

Menurut Febri, penyebaran informasi palsu itu sebagai upaya menyerang KPK.

“Akhir-akhir ini kami temukan sejumlah informasi yang dulu pernah muncul pada tahun 2017 kembali didaur ulang, padahal informasi palsu tersebut sudah pernah dijelaskan sebelumnya,” jelas Febri.

TAJAM, Arteria Dahlan Kritik Habis-habisan KPK dan Memperoleh Dukungan Netizen, Simak Videonya

Oleh karenanya, KPK mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dengan informasi yang mendeskreditkan KPK.

“Jika dibutuhkan klarifikasi terkait dengan beredarnya informasi di masyarakat, terdapat website resmi KPK di alamat www.kpk.go.id atau dapat menghubung Call Center KPK 198,” kata Febri.

Selain menyerang KPK lewat media sosial, upaya deskreditkan KPK juga dilakukan oleh politisi dan penyelenggara negara.

Febri mengajak seluruh politisi berbicara benar dan tidak menyesatkan publik dengan informasi-informasi yang tidak benar perihal KPK.

Sudah 119 Kepala Daerah Diciduk KPK, Bupati Lampung Utara Jadi Pasien ke-47 yang Terjerat OTT

“Kita tahu persis, informasi palsu adalah musuh bagi kebebasan informasi dan hama bagi demokrasi,”  jelas Febri.

Halaman
12
Penulis: Desy Selviany
Editor: Dian Anditya Mutiara
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved