Iuran BPJS Naik, BPKN: Layanan Rumah Sakit Buruk, Pasien Cuma Dianggap Warga No 2

Pemerintah akan naikan iuran BPJS kesehatan dua kali lipat.

Kenaikan dianggap belum sesuai dengan pelayanan BPJS Kesehatan selama ini.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Rolas Budiman Sitinjak.

Rolas menjelaskan, pemerintah seharusnya jangan hanya sekedar memikirkan kenaikan iuran BPJS Kesejatan, tetapi juga komitmen meningkatkan pelayanan.

Selama ini jelas Rolas, masyarakat selalu dianggap menjadi kelas 2 ketika datang ke rumah sakit  pakai BPJS.

“Isu-isu pelayanan yang buruk masih menjadi pembicaraan masyarakat, misalnya ada orang sakit disuruh pulang oleh rumah sakit, antrian panjang hingga diperlakukan sebagai warga kelas 2,” kata Rolas di Sapa Indonesia Pagi, Kompas Tv, Rabu (9/10/2019) seperti dikutip Wartakotalive.

• Pemerintah Akan Beri Sanksi Otomatis Via Pelayanan Publik bagi Penunggak Iuran BPJS Kesehatan

• Ini 3 Program BPJS Ketenagakerjaan Untuk Lindungi Pekerja Rumah Tangga

Selain itu Rolas juga mengkritisi sistem BPJS Ketenagakerjaan yang mewajibkan perusahaan memiliki NPWP agar bisa memasukan program BPJS di perusahaannya.

Padahal kata Rolas, banyak perusahaan yang tidak berbentuk Perseroan Terbatas (PT) sehingga kesulitan dalam membuat NPWP.

“Hal ini kan penting sebagai upaya kita kurangi beban rakyat,” kata Rolas.

Ia tidak masalah jika iuran BPJS Kesehatan harus dinaikan oleh pemerintah.