Ternyata Bukan Jokowi yang Minta Jadwal Pengambilan Sumpah Jabatan Dimajukan, tapi Projo
KPU akan tetap menggelar pelantikan atau pengambilan sumpah jabatan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024 pada 20 Oktober mendatang.
lihat foto
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) akan tetap menggelar pelantikan atau pengambilan sumpah jabatan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024 pada 20 Oktober mendatang.
Pengambilan sumpah jabatan Jokowi-Maruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024 akan tetap dilaksanakan sesuai jadwal yang sudah ditetapkan.
Hal ini disampaikan oleh Komisioner KPU Pramono Ubaid, menanggapi adanya permintaan yang disebut-sebut datang dari Presiden Jokowi, untuk memajukan hari pelantikan sehari lebih cepat.
• Pakar Hukum Tata Negara Ini Sebut Jokowi Otoriter Jika Terbitkan Perppu KPK, Begini Penjelasan Dia
"Sampai sekarang KPU tidak ada rencana untuk memajukan jadwal pengambilan sumpah/janji pasangan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024," ungkapnya kepada wartawan, Senin (30/9/2019).
Ternyata, permintaan memajukan hari pelantikan tersebut bukan datang dari Presiden Jokowi, melainkan, relawan pendukungnya, Projo.
Hal ini pun diluruskan oleh komisioner KPU tersebut.
• Polisi Somasi Ananda Badudu karena Bilang Begini Sambil Menangis, Dianggap Memprovokasi Masyarakat
"Seingat saya yang usul bukan Pak Jokowi, tapi dari Projo," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Projo Budi Arie menyatakan, ada permintaan untuk mempercepat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.
Permintaan tersebut dari semula 20 Oktober 2019, menjadi 19 Oktober 2019, alias sehari lebih cepat.
• Korban Tewas yang Ditabrak Kereta Baru Pulang dari Kampung Jenguk Orang Tua
Ia menyatakan demikian seusai menghadiri pertemuan dengan Jokowi di Istana Negara, Jumat (27/9/2019).
Sebelumnya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menegaskan komitmen pihaknya untuk ikut mengamankan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil Pemilu 2019, pada 20 Oktober mendatang.
Hal itu ia sampaikan seusai meresmikan pembentukan Kogabwilhan (Komando Gabungan Wilayah Pertahanan) di Skadron 17 Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (27/9/2019) pagi.
Bahkan, Panglima TNI tak segan menyatakan siapa pun yang berniat menggagalkan pelantikan Presiden, akan berhadapan dengan TNI.
• Demonstrasi di Depan DPR/MPR Berujung Rusuh, Fahri Hamzah: Mahasiswanya Sudah Enggak Ada
“Siapa pun yang melakukan tindakan anarkis, inkonstitusional, dan tidak baik."
"Termasuk berupaya menggagalkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hasil Pemilu, akan berhadapan dengan TNI,” ujar Panglima TNI lantang.
