PP Kagama: Pemerintah Dorong Inovasi Layanan Kesehatan

Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Keluarga Alumni Gadjah Mada atau Kagama, Ari Dwipayana menilai era revolusi industri 4.0 memberikan tantangan nyata yang tidak ringan di sektor kesehatan.

Menurutnya selain bonus demografi yang melimpah, tantangan lain juga terdapat pada ranah inovasi teknologi pelayanan kesehatan.

Ari menyatakan di Tanah Air yang terjadi dewasa ini adalah prevalensi penyakit menular terutama TBC masih tinggi.

Selain itu, pola hidup yang tidak sehat juga mendorong meningkatnya penyakit tidak menular seperti stroke, jantung, dan diabetes.

"Tata kelola Lingkungan yang buruk jadi catatan seperti polusi udara, air, limbah berbahaya, dan beracun. Ini bisa menimbulkan masalah kesehatan," kata Ari melalui keterangan pers, Kamis (19/9/2019).

Hal-hal diatas diakui Ari turut mendorong PP Kagama untuk menggelar Seminar III Pra-Munas Kagama bertajuk, "Kesehatan Indonesia Menghadapi Revolusi Industri 4.0" yang berlangsung, Kamis (19/9/2019) di Gedung Eks DPRD Sulawesi Utara, Jalan Pemuda Nomor 6, Kota Manado, Sulawesi Utara.

Seminar tersebut merupakan rangkaian Seminar Nasional di Lima Kota Lima Pulau (Balikpapan, Semarang, Manado, Medan, dan Bali). Munas XIII KAGAMA sendiri akan dilaksanakan di Bali pada 14-17 November 2019 mendatang. Pada Munas itu, Presiden Joko Widodo--alumnus Fakultas Kehutanan UGM--dijadwalkan hadir dan membuka Munas secara resmi.

Inovasi kesehatan

Meski tantangan di sektor kesehatan besar, Ari menilai pemerintah telah mendorong inovasi layanan kesehatan. Hal ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, supaya lebih cepat dan menjangkau seluruh daerah di Indonesia.

Salah satunya dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat.

Program yang dicanangkan antara lain mempercepat peningkatan akses kesehatan, misalnya pelayanan kesehatan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi komunikasi (telemedicine), atau istilahnya layanan e-kesehatan.

Pemerintah, lanjut Ari, juga telah menyiapkan Strategi Nasional e-Kesehatan dalam Permenkes 46/2017.

Ada tujuh komponen penentu keberhasilan penerapan e-Kesehatan yaitu kepemimpinan, strategi dan investasi, pelayanan, standar dan kapabilitas, infrastruktur, kebijakan, serta tenaga kerja.

"Di Tiongkok (Cina), misalnya, sudah ada klinik tanpa mempekerjakan tenaga medis. Pelayanannya cepat, 1 menit konsultasi, 1 jam kemudian obat sudah diterima pasien. Lalu bagaimana dengan Indonesia?," kata Ari.

Titik tolaknya adalah teknologi terus berkembang, bahkan semakin maju dengan tingkat kecepatan tinggi. Yang ideal, Ari melanjutkan, yaitu teknologi maju namun terjangkau, tidak menyebabkan jurang kesenjangan, mesti semakin murah, mampu meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan, serta diterima oleh masyarakat dan profesi kesehatan.