IRJEN Firli Jadi Ketua KPK, Fahri Hamzah Langsung Bikin Kultwit: yang Masih Bergaya LSM Keluar!

Capim KPK dinilai melanggar etika berat terpilih jadi Ketua KPK 2019-2023. Fahri Hamzah langsung bikin kultwit minta KPK stop politisasi, kerja intelijen, dan meminta yang bergaya LSM keluar. 

SEMUA Anggota Komisi III DPR pilih Irjen Firli Bahuri jadi Ketua KPK 2019-2023. 

Irjen Fily Bahuri terpilih jadi Ketua KPK dalam rapat komisi III DPR yang berlangsung Jumat (13/9/2019) dini hari.

Lima pimpinan KPK 2019-2023 pilihan DPR adalah sebagai berikut:

1. Nawawi Pomolango, jumlah suara 50

2. Lili Pintouli Siregar, jumlah suara 44

3. Nurul Ghufron, jumlah suara 51

4. Alexander Marwata, jumlah suara 53

5. Firli Bahuri, jumlah suara 56

• OKNUM KPK Ini Sangat Takut Capim KPK Berasal dari Polri, Hasil Investigasi IPW Dibongkar ke Publik

Salah satu Irjen Firli Bahuri adalah Capim KPK yang menuai polemik karena dinilai pernah melanggar etika saat menjadi Deputi Penindakan KPK. 

Penasihat KPK Muhammad Tsani Annafari mengatakan, Firli Bahuri melakukan pelanggaran hukum berat berdasarkan kesimpulan musyawarah Dewan Pertimbangan Pegawai KPK.

Meski demikian, semua anggota Komisi III DPR yang berjumlah 56 orang, justru menjadikannya sebagai Ketua KPK 2019-2023.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang selama ini paling keras mengkritik KPK, langsung memberikan komentar melalui akun twitternya.

• UPDATE Kabar Terbaru Veronica Koman, Pemerintah Tahan Paspornya Usai Ditetapkan sebagai Tersangka

• Jadi Sopir BJ Habibie Menuju Tempat Peristirahatan Terakhir, Serma Suharyanto: Haru dan Bangga

Fahri Hamzah secara khusus membuat kultwit terkait terpilihnya Irjen Firli Bahuri sebagai Ketua KPK 2019-2023 dan empat orang lain menjadi pimpinan KPK. 

Fahri Hamzah minta KPK menghentikan politisasi dan penggalangan intelijen serta jangan seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). 

"Selamat Kepada Pimpinan KPK yang baru. Kerja besar menunggu. Kembali pada pangkuan pertiwi, kembali pada konstitusi dan hukum. Hentikan segala kegiatan politik dan penggalangan intelijen," ujar Fahri Hamzah.

Fahri menambahkan, "Pegawai KPK harus kembali bekerja profesional. Hentikan demonstrasi. Renungkan kembali makna bekerja untuk negara. Kalian Bukan LSM. Konsepnya beda. Tapi yg mau kembali LSM sikahkan mengundurkan diri hari ini juga."

Simak kultwit Fahri Hamzah terkait KPK berikut ini.

@Fahrihamzah: Selamat Kepada Pimpinan KPK yang baru. Kerja besar menunggu. Kembali pada pangkuan pertiwi, kembali pada konstitusi dan hukum. Hentikan segala kegiatan politik dan penggalangan intelijen. Bekerjalah sistematis dengan penguatan Kordinasi, supervisi dan Monitoring. Sukses!

@Fahrihamzah: Saya usulkan pimpinan @KPK_RI yg sekarang segera demisioner. Pegawai KPK harus kembali bekerja profesional. Hentikan demonstrasi. Renungkan kembali makna bekerja untuk negara. Kalian Bukan LSM. Konsepnya beda. Tapi yg mau kembali LSM sikahkan mengundurkan diri hari ini juga.

@Fahrihamzah: Sebagai lembaga independen, @KPK_RI harus dibersihkan dari kerja politik. Atas nama apapun. Politik hukum KPK adalah politik hukum negara yang diamanahkan konstitusi sebagai “negara hukum yang demokratis”. Mari kita beri kepercayaan pada pimpinan baru sambil kita awasi.

@Fahrihamzah: Negara harus kembali normal, UU darurat tidak boleh diberi ruang kembali. Suasana perang hentikan! Ini masa bersatu, konsolidasikan kekuatan untuk membangun negara yang damai dan tenang. Kalau ada perbedaan pendapat antar lembaga selesaikan dengan Kordinasi bukan demonstrasi.

@Fahrihamzah: Semua Kedaruratan yang dibuat sepihak oleh negara biasanya bikin ribut sendiri. Sebab ada aliran uang untuk bikin keributan. Sudahlah, negara harus terkonsolidasi. Hormati kerja masing2 jangan menebar perasaan tidak tenang sehingga negara lamban dan tidak berani ambil keputusan.

@Fahrihamzah: Tantangan besar menghadang kita. Ke depan, @KPK_RI dengan fungsi supernya yang tidak hilang harus mengutamakan kerja konsolidasi, supervisi dan monitoring. Jangan percaya bahwa korupsi di Indoensia tidak bisa dihentikan. Itu bohong dan omong kosong. Tertibkan itu!

@Fahrihamzah: Negara kita negara yang didirikan oleh orang2 hebat, para pejuang, ulama dan cendikiawan kelas dunia. Lebih jauh, negara ini warisan yang tiada tara, Karunia Allah yang maha kuasa. Jangan rendah diri dan jangan terus merasa kalah. Lawan segala perasan tidak mampu.

Seluruh Anggota Komisi III DPR Pilih Irjen Firli Bahuri

Irjen Firli Bahuri dipilih Komisi III DPR sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi untuk periode 2019-2023 pada Jumat (13/9/2019) dini hari.

Seperti diberitakan Kompas.com, Komisi III DPR melakukan voting dalam rapat pleno di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Hasilnya, Firli Bahuri mendapat suara terbanyak dengan 56 suara.

Wakil Ketua Komisi III Herman Hery mengatakan, pihaknya telah memenuhi komitmen agar pemilihan dilakukan secara profesional, terbuka, disaksikan semua pihak, serta sesuai aturan.

"Kami harap kecurigaan, perbedan, dan pro kontra selesai," ujar Herman Hery, usai rapat pleno.

Mekanisme yang digunakan adalah satu anggota memilih 5 dari 10 nama calon pimpinan KPK.

Dengan demikian, Firli yang pernah menjabat Direktur Penyidikan KPK dipilih oleh seluruh anggota Komisi III DPR.

Wartawan kemudian bertanya apakah ada operasi senyap atau kesepakatan sebelumnya di antara anggota Komisi III untuk memilih Firli Bahuri?

Herman Hery membantah tudingan itu. "Itu pernyataan media yang sangat tendensius," ucapnya.

Menurut dia, anggota Komisi III berhak memilih siapa pun capim KPK yang diinginkan. Demokrasi, menurut Herman, melindungi hak itu.

"Kalau sesuai yang disampaikan dalam fit and proper test, ya dipilih," kata politisi PDI-P ini.

Pelanggaran etik berat

Irjen Firli Bahuri merupakan capim KPK yang menuai polemik.

KPK bahkan menggelar konferensi pers untuk mengumumkan bahwa Firli pernah melakukan pelanggaran etik berat.

Menurut Penasihat KPK Muhammad Tsani Annafari, Firli Bahuri melakukan pelanggaran hukum berat berdasarkan kesimpulan musyawarah Dewan Pertimbangan Pegawai KPK.

"Musyawarah itu perlu kami sampaikan hasilnya adalah kami dengan suara bulat menyepakati dipenuhi cukup bukti ada pelanggaran berat," kata Tsani dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (11/9/2019).

Salah satu pelanggaran berat adalah saat dia bertemu mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat M Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang pada 12 dan 13 Mei 2019.

Padahal, saat itu KPK sedang menyelidiki dugaan korupsi kepemilikan saham PT Newmont yang melibatkan Pemerintah Provinsi NTB.

Firli tercatat pernah menjadi Kapolda NTB pada 3 Februari 2017 hingga 8 April 2018, sebelum menjadi Deputi Penindakan KPK.

Konpers yang dilakukan KPK itu kemudian menuai polemik.

Sebab, salah satu pimpinan KPK, Alexander Marwata, menyatakan bahwa pengumuman pelanggaran etik Firli tidak disetujui mayoritas pimpinan.

Pernyataan Alexander itu kemudian dibantah Ketua KPK Agus Rahardjo.

Menurut Agus, pengumuman itu telah disetujui mayoritas pimpinan KPK.

Saat konpers dilakukan, Agus mengaku sedang berada di luar kota.

Namun, pernyataan yang disampaikan Tsani bersama Saut Situmorang atas kesepakatan melalui grup WhatsApp.

Firli mengakui bahwa dia bertemu Tuan Guru Bajang (TGB) pada 13 Mei 2018.

Namun, ia membantah adanya pembicaraan terkait penanganan kasus.

Firli mengaku sudah sejak lama mengenal TGB. Saat ia masih menjabat sebagai Kapolda NTB, anak TGB yang bernama Aza juga telah akrab dengannya.

Sebagian tulisan ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Firli Bahuri Dipilih Seluruh Anggota Jadi Ketua KPK, Komisi III Bantah Ada Operasi"Penulis : Kristian Erdianto