OJK Mendorong Pembuatan UU Fintech, Ini Alasannya

OJK mendorong pembentukan Undang-undang (UU) Financial Technologi (Fintech) karena Indonesia belum memiliki UU tersebut.

OJK Mendorong Pembuatan UU Fintech, Ini Alasannya
adobe.com
Ilustrasi. 

Maka itu masyarakat diminta untuk mengajukan pinjaman ke fintech legal, dan bila ingin menyelesaikan sengketa bisa difasilitasi oleh OJK.

Jika terkait fintech ilegal, bisa melapor ke Satgas Waspada Investasi.

WARTA KOTA, PALMERAH--- Untuk memperjelas landasan hukum industri keuangan berbasis teknologi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong pembentukan Undang-undang (UU) Financial Technology (Fintech).

Pasalnya, Indonesia belum punya landasan hukum kuat untuk menindak pemain fintech ilegal.

“Fintech ini belum ada UU-nya, Artinya jika dibuat akan memperjelas kedudukannya di hukum," kata Deputi Komisioner OJK Institute dan Keuangan Digital, Sukarela Batunanggar, baru-baru ini.

Huawei Mate X Tanpa Aplikasi Pelengkap Milik Google?

Sukarela mengatakan,"Dari penjelasan fintech itu apa, kemudian bisnisnya apa saja, siapa saja yang mengatur, apa saja yang boleh dan tidak. Itu semua harus jelas.”

Selama ini industri fintech masih diatur oleh Peraturan OJK (POJK) Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Menurut Sukarela, aturan itu belum bisa menindak fintech ilegal yang belum terdaftar di OJK.

Tahun 2020 Tol Layang Jakarta-Cikampek Beroperasi Penuh

Padahal, mereka kerap menetapkan bunga tinggi dan melakukan penagihan yang tidak etis ke peminjam.

Akibatnya, kepolisian tidak bisa menindak pelaku fintech ilegal karena secara hukum kurang memadai.

Halaman
12
Editor: Aloysius Sunu D
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved