Dana Otsus Banyak Dikorup, Rizal Ramli: Setiap Warga Papua Diberi ATM Saja

Pengamat Ekonomi senior Rizal Ramli minta Pemerintah evaluasi Dana otsus - Otonomi Khusus Papua.

Menurut Rizal birokrasi Papua sangat korup sehingga dana bantuan harusnya diserahkan langsung kepada masyarakat Papua.

Kritik Menteri Koordinator Bidang Keekonomian di era Gus Dur itu mengatakan jika selama ini Indonesia memberikan Dana Otsus untuk Papua Rp 62 triliun setiap tahunnya.

• Dana Otsus Besar, Mahfud MD Bongkar Perangai Pejabat Papua yang Korup

Namun nyatanya, kini daerah-daerah Papua tetap miskin bahkan tertinggal.

“Dana Otsus sekitar Rp 62 triliun dibagi 3,5 juta penduduk di Papua rata-rata harusnya dapat Rp17,9 juta perorang,” ungkap Rizal Ramli.

“Tapi maaf jangankan segitu, Rp100 ribu saja rakyat di kampung-kampung, di gunung-gunung gak dapet, makan susah, pendidikan susah, kesehatan susah,” jelas Rizal.

Oleh karenanya kata Rizal harus ada perbaikan mekanisme dari Dana Otsus.

“Jadi harus kita tinggalkan cara penyaluran lewat birokrasi, karena birokrasinya korup,” ungkap Rizal.

• Lieus Sungkharisma Kaget Papua Rusuh Padahal Jokowi Sering Bolak-balik ke Sana

Indonesia kata Rizal, harus mencontoh Alaska, Amerika Serikat.

Dimana pemerintah pusat langsung menyalurkan bantuan dana langsung ke rekening-rekening penduduk asli Alaska, suku Indian.

“Akhirnya setiap bulan ditransfer aja lewat Bank dana kesejahteraan, mereka masih bisa tetap hidup, kapan mau enak mereka punya uang,” jelas Rizal.

• Mahfud MD: Bendera Bintang Kejora dan Tauhid Boleh Berkibar di Indonesia Asalkan Maksudnya Ini

“Saran kami kita kasih saja ATM seluruh rakyat Papua lewat BRI, kasih Rp1 juta perorang setiap bulan, kalau keluarganya ada 4 dapat Rp4 juta,” terang Rizal.

Meski demikian menjadi catatan uang tersebut harus dipegang oleh Ibu dari setiap keluarga Papua. “Kalau dipegang bapaknya pasti dipake buat mabok,” ungkap Rizal.

Bukan hanya Rizal Ramli yang mengkritik Dana Otsus.

Menteri di era Gus Dur lainnya, Mahfud MD juga mengkritik Dana Otsus yang banyak disunat oleh para pejabat daerah Papua.

Diberitakan Wartakotalive.com sebelumnya Mahfud membongkar peringai pejabat Papua yang korup.

Kata Mahfud, sejak Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintah, anggaran Papua cukup besar.

“Lebih dari 12 kali anggaran untuk perkepala daripada orang Jawa,” ungkap Mahfud dalam acara Indonesia Lawyers Club pada Selasa (3/9/2019) malam.

Setiap kepala kata Mahfud MD harusnya mendapatkan dana hingga Rp17,5 juta dari dana Otsus yang disediakan pemerintah.

“Tetapi tidak pernah sampai ke rakyatnya,” jelas Mahfud.

Padahal kata Mahfud, dibandingkan dengan Jawa, dana dari Pemerintah Pusat yang disediakan untuk perkepala tidak sampai Rp1,5 juta.

“Artinya pemerintah sudah sungguh-sungguh berusaha membangun Papua, apa yang mereka minta kita bantu,” ungkap Mahfud.

Hal itulah kata Mahfud, yang pernah diungkapkan Presiden Jokowi terhadapnya.

Saat itu kata Mahfud, Presiden Jokowi mengatakan jika ia sudah berupaya penuh untuk membangun keadilan ekonomi di Papua.

“Kata Presiden, kalau saya mau menang Pemilu untuk apa, pemilihnya di Papua 1,8 juta gak milih juga sudah menang, tetapi bukan soal Pemilu, itu saudara kita yang harus dibangun, maka saya buat infrastruktur, saya datang kesana,”jelas Mahfud menceritakan curhatan Jokowi saat itu.

Selain infrastruktur kata Mahfud, ada juga Peraturan Otsus jika dilihat dari segi pembangunan budaya.

Dimana hanya Papua yang boleh memiliki peraturan Kepala Daerah wajib orang Papua asli.

“Disana orang DPRD juga 25 persen harus orang Papua, begitu kita mau mengafirmasikan mereka, dan masuk Universitas ternama anak Papua mendapatkan jatah khusus,” kata Mahfud.

Hal ini kata Mahfud karena Indonesia ingin Papua maju.

“Tapi bahwa akhirnya tidak maju-maju itu gimana? Kan pengelola daerahnya orang Papua sendiri, orang mereka yang minta maaf saja kalau mau diperiksa BPK orangnya pergi, bukunya hilang,” ungkap Mahfud.

Oleh karena itulah kata Mahfud, Papua juga harus mengkoreksi hal-hal tersebut secara bersama-sama.

Diketahui selama 2 pekan terakhir Papua dan Papua Barat mencekam.

Isu-isu diskriminasi pembangunan kembali muncul di tengah rakyat Papua.

Bukan hanya itu, isu referendum kembali muncul sebagai salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan konflik Papua.

Namun referendum ditolak oleh pemerintah.

Presiden Jokowi berjanji jika ia akan segera menggelar dialog dengan beberapa tokoh Papua.