IPW Ungkap Dua Strategi Pihak Asing Provokasi Kerusuhan di Papua, Dikendalikan dari Empat Kota Ini

Sebenarnya, kata dia, pihaknya telah memberi kesempatan kepada masyarakat Papua untuk menyampaikan aspirasi atau pendapatnya sesuai Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998.

"Tapi kenyataannya menjadi anarkis, menjadi rusuh, ada korban, kerusakan. Penyampaian pendapat bukan berarti anarkis, itu enggak bisa ditolerir," katanya.

• Tokoh Muda Papua Minta Aparat Keamanan Ditarik dari Nduga, Wiranto Sanggupi Asal Penuhi Syarat Ini

Mantan Kapolda Papua itu kembali menegaskan, larangan unjuk rasa di Papua juga berkaca pada aksi pelarangan serupa di depan Kantor Bawaslu di Jakarta pada 21-22 Mei lalu.

"Saya larang untuk melakukan aksi unjuk rasa di Bawaslu, kenapa? Kita toleransi, disalahgunakan. Ini juga sama, ditoleransi disalahgunakan," papar jenderal bintang empat itu. (*)