Ibu Kota Pindah, Anies Baswedan Berharap Gedung Bekas Kantor di Jakarta Jadi Ruang Terbuka Hijau

GEDUNG bekas perkantoran lembaga vertikal di wilayah Jakarta, berpotensi menjadi ruang terbuka hijau (RTH).

Potensi itu semakin tinggi, bilamana pemerintah pusat telah memindahkan Ibu Kota ke Provinsi Kalimantan Timur pada 2024 mendatang.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berharap, perpindahan itu bisa memicu penambahan RTH di Jakarta yang dikenal sebagai tempat strategis.

• Kemungkinan Tak Ada Kepala Daerah di Ibu Kota Negara Pengganti Jakarta, Ini Tujuannya

Kata dia, keberadaan RTH sangat diperlukan bagi Jakarta, karena akan selalu menjadi destinasi wisata.

Apalagi, Jakarta memiliki sejarah yang panjang dari zaman penjajahan hingga menjadi DKI.

“Mudahan-mudahan dengan adanya perpindahan itu lebih banyak ruang terbuka hijau di bekas-bekas kantor," ujarnya di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (27/8/2019).

• Ahok dan Djarot Hadiri Pelantikan Anggota DPRD DKI Periode 2019-2024, Mengaku Tidak Janjian

"Seperti menjadi taman, kan bagus kalau di tempat strategis itu banyak taman,” imbuhnya.

Menurut Anies Baswedan, beralihnya fungsi lahan itu, bukan berarti meniadakan aktivitas perkantoran.

Namun, sebagian bisa dimanfaatkan untuk RTH demi terjaganya kualitas udara Jakarta.

• Bukan Seperti Pindah Kontrakan, Politikus PAN Ini Sebut Pemindahan Ibu Kota Program Gagah-gagahan

“Kalau jadi kantor artinya ada kegiatan konstruksi, dan kalau ada kegiatan konstruksi artinya ada pergerakan ekonomi."

"Tapi mudah-mudahan yang tidak dipakai, nantinya bisa dialihkan untuk RTH,” harapnya.

Bagi Pemprov DKI, kata dia, apa pun keputusan yang menyangkut tentang Ibu Kota, Pemda akan tetap melaksanakan pekerjaan rumah dalam membangun Jakarta.

• Ini Dua Kabupaten yang Ditawarkan Gubernur Kaltim kepada Jokowi Sebagai Lokasi Ibu Kota Negara

Pembangunan dan penataan Jakarta harus tetap dilakukan demi terjaga kondusivitas ekonomi di Jakarta.

“Upaya kemajuan perekonomian Insyaallah jalan terus dari sisi pariwisata, dan bisnis tetap jalan."

"Sehingga, Jakarta diarahkan menjadi pintu gerbang Indonesia untuk kegiatan bisnis global,” ucapya.

• Pemerintah Kuasai 180 Ribu Hektare Lahan di Lokasi Ibu Kota Baru

Sebelumnya, Presiden Jokowi akhirnya mengumumkan lokasi calon ibu kota baru Indonesia, yakni di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utama dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kedua kabupaten tersebut berada di Provinsi Kalimatan Timur.

Berikut ini pernyataan lengkap Jokowi saat mengumumkan lokasi ibu kota baru negara, dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019):

• BREAKING NEWS: Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara Jadi Ibu Kota Negara

Pada siang hari ini saya ingin menyampaikan hal yang berkaitan dengan perpindahan ibu kota negara.

Rencana pemindahan ibu kota itu sudah dibahas sejak lama sejak era Presiden Pertama RI Sukarno.

Dan sebagai bangsa besar, Indonesia belum menentukan dan merancang sendiri ibu kotanya.

• Kemungkinan Tak Ada Kepala Daerah di Ibu Kota Negara Pengganti Jakarta, Ini Tujuannya

Banyak pertanyaan kenapa Ibu kota harus pindah.

Pertama, beban Jakarta saat ini sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa.

Dan juga airport, bandar udara dan pelabuhan laut yang terbesar di Indonesia.

• LIVE STREAMING Pengumuman Lokasi Ibu Kota Negara Pengganti Jakarta, Kalimantan Timur Atau Bukan?

Kedua, beban Pulau Jawa yang semakin berat dengan penduduk 150 juta atau 54% dari total penduduk Indonesia, dan 58% PDB ekonomi Indonesia ada di Pulau Jawa.

Dan, pulau Jawa sebagai sumber ketahanan pangan. Beban ini akan semakin berat bila ibu kota pindah ke Pulau Jawa.

Kemudian ada yang tanya pendanaan.

• Ini Tiga Penyebab Aktivitas Gempa di Kalimantan Paling Rendah Sehingga Cocok Jadi Ibu Kota

Perlu kami sampaikan total kebutuhan ibu kota baru kurang lebih Rp 466 triliun.

Nantinya 19% akan berasal dari APBN, itu pun terutama skema pengelolaan aset di ibu kota baru dan DKI Jakarta.

Sisanya kerja sama pemerintah dan badan usaha serta investasi langsung swasta dan BUMN.

• Pemeriksaan Kesehatan 20 Calon Pimpinan KPK Pakai Standar Capres-Cawapres

Kenapa urgent sekarang? Kita tidak terus-menerus membiarkan beban Jakarta dan Pulau Jawa yang makin berat.

Kemacetan, polusi udara dan air yang harus ditangani.

Ini bukan salah Pemprov DKI, tapi besarnya beban yang diberikan perekonomian Indonesia dan pada Jakarta.

• Ini Daftar Nama 50 Anggota DPRD Kota Bekasi Periode 2019-2024

Kesenjangan ekonomi antara luar Jawa dan Jawa meskipun sejak 2001 dilakukan otonomi daerah.

Pemerintah telah lakukan kajian mendalam, dan kita intensifkan studi dalam tiga tahun terakhir.

Hasil kajian menyimpulkan lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di kabupaten Kutai Kartanagara Provinsi Kalimatan Timur.

• Ahok dan Djarot Hadiri Pelantikan Anggota DPRD DKI Periode 2019-2024, Mengaku Tidak Janjian

Kenapa di Kaltim?

1. Risiko bencana minimal. Baik bencana banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran, gunung berapi, dan tanah longsor.

2. Berada di tengah-tengah Indonesia.

• Bukan Seperti Pindah Kontrakan, Politikus PAN Ini Sebut Pemindahan Ibu Kota Program Gagah-gagahan

3. Berdekatan dengan wilayah perkotaan yang berkembang, yaitu Balikpapan dan Samarinda.

4. Memiliki infrastruktur yang relatif lengkap.

5. Tersedia lahan 180 ribu hektare.

• Pemadam Kebakaran Bantu Warga yang Susah Lepas Cincin, Tak Sampai Semenit Misi Selesai

Pembangunan ibu kota baru bukan satu-satunya upaya pemerintah kurangi kesenjangan Pulau Jawa dan luar Jawa.

Karena, selain itu pemerintah akan bangun industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam.

Jakarta akan tetap jadi prioritas pembangunan dan dikembangkan bisnis, keuangan, menjadi skala regional dan global.

• Ini Dua Kabupaten yang Ditawarkan Gubernur Kaltim kepada Jokowi Sebagai Lokasi Ibu Kota Negara

Rencana Pemprov lakukan urban regeneration yang dianggarkan Rp 571 triliun tetap terus dijalankan, dan pembahasan sudah pada level teknis dan siap dieksekusi.

Saya paham pemindahan ibu kota termasuk lokasinya membutuhkan dukungan dan persetujuan DPR.

Oleh sebab itu, tadi pagi saya sudah kirim surat kepada DPR dilampiri hasil kajian mengenai calon ibu kota baru tersebut.

Sehubungan dengan itu, pemerintah akan siapkan Rancangan Undang-undangnya untuk disampaikan kepada DPR. (*)