Fadli Zon Ungkap AIPA Seharusnya Jadi Forum Terhormat Bukan Basa Basi atau Seremonial

"Itu sebabnya, selama tiga tahun berturut-turut sejak 2017 hingga 2019, delegasi DPR RI terus mengusulkan resolusi Rohingya agar diadopsi menjadi resolusi resmi AIPA."

"Delegasi parlemen Indonesia bersikap bahwa tuntasnya krisis Rohingya menjadi prasyarat terciptanya Sustainable Community di ASEAN."

“Namun, sayangnya, karena proses pengambilan keputusan di AIPA menganut sistem konsensus, yakni ketika ada satu negara yang tidak sepakat, maka tak tercapailah kesepakatan, akhirnya resolusi terkait isu Rohingya selalu kandas di forum AIPA," katanya.

• Motif Enam Penculik dan Menyekap di Tangsel karena Kesal Ditipu Investasi Bitcoin oleh Para Pelaku

• Delegasi DPR RI Menolak Terbentuknya Komisi Politik AIPA ke 40 karena Tidak Membahas Krisis Rohingya

Dalam dua sidang AIPA terakhir ditambah dengan sidang AIPA tahun ini, Myanmar telah menggunakan dalih konsensus ini untuk menolak proposal resolusi kemanusiaan yang diajukan Indonesia.

"Ironisnya, sebagian besar delegasi AIPA juga memilih untuk bersandar pada mekanisme konsensus tersebut.”

“Sehingga, selain mendorong resolusi Rohingya, dalam sidang AIPA kali ini delegasi DPR RI juga mengajukan draf resolusi penting lainnya, yaitu mengenai amandemen Statuta AIPA."

Menurut Fadli Zon, jika mekanisme pengambilan keputusan AIPA tak segera diubah, akibatnya akan ada banyak isu penting dan genting yang kerap diabaikan AIPA, hanya karena salah satu negara anggotanya keberatan atau tidak menganggap penting persoalan tersebut.

"Kasus Rohingya adalah contoh konkretnya dan kami, delegasi parlemen Indonesia, tidak ingin hal semacam ini berulang."

"Itu sebabnya, kami mendorong agar AIPA mereformasi diri melalui amandemen statuta.”

Sekali lagi, kata Fadli Zon, delegasi parlemen Indonesia memandang ketegasan ini penting disampaikan di pertemuan tertinggi AIPA, agar AIPA tak sekedar menjadi forum seremoni dan basa-basi belaka.