Rusuh Papua
Mahfud MD Minta Semua Pihak Merajut Persatuan Saat Dia Menyikapi Konflik Papua
Konflik di Papua dinilai menjadi bukti adanya kesenjangan pemahaman dan hubungan di antara anak bangsa.
Belum selesai kasus Nduga, aksi diskriminatif yang dilakukan sejumlah kelompok memicu kembali konflik di tanah Papua.
Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan, Mahfud MD meminta seluruh pihak meredam amarah untuk kembali merajut persatuan.
Konflik di Papua, diungkapkannya, menjadi bukti adanya kesenjangan pemahaman dan hubungan di antara anak bangsa.
Kesenjangan tersebut ditekankannya harus disadari dan diantisipasi akan adanya upaya perpecahan yang kini tengah dilakukan oleh sejumlah pihak.
Oleh karena itu, Mahfud MD mengingatkan kepada semua pihak untuk bergandeng tangan dan menyelesaikan permasalahan dengan kepala dingin.
Jangan sampai situasi justru dimanfaatkan oleh orang atau sekelompok orang yang memiliki kepentingan tertentu.
"Kita semua sebagai bangsa harus segera menyadari tentang adanya kesenjangan ini dan karena itu, harus bersama-sama mencegahnya."
"Semua orang harus dipandang memiliki martabat yang sama dan kedudukan setara sebagai bangsa Indonesia," ungkapnya di Hotel Sahid, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat (23/8/2019).
Tidak kalah penting, menurutnya, adalah penegakan hukum bagi pelaku rasisme.
Hukuman berat yang berkeadilan katanya harus ditegakkan kepada pelaku yanv telah merusak persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Kita semua juga harus menyadari dan Trust building di antara semua komponen bangsa harus terus menerus ditingkatkan agar tidak terjadi saling curiga. Perlu saling mengenal dan saling peduli terhadap situasi batin dan karakter satu sama lain secara baik dan mendalam," ungkap Mahfud MD.
Konflik yang terjadi di Papua katanya merupakan puncak dari luapan emosi atas perbedaan yang dirasakan masyarakat Papua."
"Sebab, sejak Indonesia merdeka, masyarakat Papua merasa dibuat menjadi warga kelas dua dan diperlakukan lebih rendah."
"Secara sosiologis juga kita harus mengakui mereka di berbagai kota selalu dianggap eksklusif, kelas dua, dihindari sehingga mereka juga tidak nyaman."
"Masalah lainnya yang juga dihadapi orang Papua adalah masalah ekonomi, sosial dan lainnya," kata Mahfud
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/wartakota/foto/bank/originals/atas-konflik-papua-jumat.jpg)