Fahri Hamzah Bilang Pemindahan Ibu Kota Nyaris Tak Masuk Akal karena Alasan Ini

WAKIL Ketua DPR Fahri Hamzah menilai pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan, tindakan yang tidak masuk akal.

Dalam pemindahan ibu kota, lanjutnya, harus berupa undang-undang, dan harus melakukan revisi undang-undang yang sudah ada.

"Ada puluhan undang-undang yang harus diubah gara-gara ini," ujar Fahri Hamzah di Jakarta, Rabu (21/8/2019).

• Rombongan DPR Dipimpin Fadli Zon Ditolak Masuk Asrama Mahasiswa Papua, Ada Spanduk Bertuliskan Ini

"Itu harus datang ke DPR bawa undang-undangnya, naskah akademiknya, nanti DPR menyosialiasikan ke masyarakat diterima atau enggak, panggil pakar dan sebagainya."

"Jadi panjang ceritanya. Makanya nyaris perpindahan ibu kota itu tidak masuk akal," sambungnya.

Fahri Hamzah menyarankan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih baik memindahkan lokasi kantor pemerintahannya saja, tetapi ibu kota masih di Jakarta.

• Kronologi Warga Tangerang Tewas Tertimpa Pohon Tumbang di Universitas Pancasila, Sedang Tunggu Anak

"Dulu Pak Harto ingin mindahkin ke Jonggol, bukan mindahin ibu kota, tapi lokasi kantor pemerintahan."

"Dan yang pindah itu tidak bisa simbol negara seperti istana, DPR, tidak usah pindah, kantor pemerintah saja," papar Fahri Hamzah.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta izin memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan, kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

• Jokowi Sindir Kebiasaan Pejabat Studi Banding ke Luar Negeri, Begini Reaksi Fadli Zon

Hal itu dilakukan Jokowi saat berpidato di sidang bersama DPD-DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, JUmat (16/8/2019).

"Dengan memohon rida Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu Anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa, terutama dari seluruh rakyat Indonesia."

• Hari Ini Jokowi Umumkan Lokasi Ibu Kota Pengganti Jakarta, Dana Hampir Rp 500 Triliun Disiapkan

"Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan," tutur Jokowi.

Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro memberi sinyal kepastian pengumuman lokasi ibu kota baru.

Ditemui seusai diskusi di Kantor Ombudsman, Kuningan, Jakarta Selatan, ia mengatakan pengumuman akan langsung disampaikan Presiden Jokowi pada pidato kenegaraan di Gedung MPR/DPR.