Kamis, 23 April 2026

Listrik Padam

Insiden Pemadaman Listrik, HIPMI Minta Dua Menteri dan Direksi PLN Dicopot

HIPMI meminta agar dua menteri terkait yang mengurusi listrik dan jajaran Direksi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dicopot.

Penulis: Budi Sam Law Malau |
Wartakotalive.com/Rangga Baskoro
Pengusaha laundry alami kerugian lantaran pemadaman listrik di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, Senin (5/8/2019). 

Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menyesalkan insiden padamnya listrik secara massal di Pulau Jawa, Minggu (4/8/2019).

HIPMI meminta agar dua menteri terkait yang mengurusi listrik dan jajaran Direksi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dicopot.

“HIPMI merekomendasikan agar menteri-menteri terkait dicopot. Begitu juga dengan pimpinan dan Direksi PLN yang bertangung jawab langsung,”kata Wakil Ketua Umum BPP HIPMI Yaser Palito dalam keterangannya yang diterima Warta Kota, Selasa (6/8/2019).

Yaser mengatakan, pemadaman massal tersebut sangat memalukan dan mencoreng wajah pemerintah dan dunia usaha. Ditengarai, ada upaya pihak-pihak tertentu ingin merusak citra pemerintah.

"Tentu ini sangat memalukan. Pemadaman massal dan sangat lama justru terjadi di Ibukota negara dan Pulau Jawa yang merupakan jantungnya perekonomian negara kita,” katanya.

HIPMI meminta insiden pemadaman massal ini diinvestigasi.

Listrik Padam, Sejumlah Media Cetak di Jabar Tidak Terbit, Rini Soemarno Sedang Naik Haji

Seorang Ibu Muda Ungkap Tips Agar Stok ASI di Kulkas Terjaga dan Tetap Aman Meski Listrik Padam

"Kami minta pemerintah menginvestigasi hal ini, kenapa sampai insidennya separah ini. Jadi tidak mungkin hanya masalah teknis,” kata Yaser.

Terlepas dari semua itu, kata Yaser HIPMI meminta dua menteri yang bertanggungjawab, dan para pimpinan PLN harus bertanggungjawab dan dicopot dari jabatannya.

“Kalau di negara lain, menterinya mundur sendiri. Di sini, kita tunggu, apa mereka masih punya rasa malu,” kata Yaser.

Kerugian Dunia Usaha

Yaser mengatakan, dunia usaha tentu sangat dirugikan dengan insiden listrik padam tersebut. Pihaknya masih menghitung secara kasar berapa kerugian pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) yang terdampak atas matinya listrik hari Minggu itu.

Menurut Yaser, pelaku UKM merupakan pihak yang sangat dirugikan. Sebab pelaku UKM tidak sanggup membeli genset atau menyediakan generator listrik sendiri.

“Kalau usaha-usaha besar itu kan ada backup power-nya. Sedangkan pelaku UKM semata-mata bergantung kepada listrik PLN. Bayangkan saja hari ini bahan baku dan jualan mereka sudah busuk semua dan tidak bisa dijual atau diolah kembali,” katanya.

Ia mengatakan, HIPMI merasa aneh dengan padamnya listrik yang cukup lama di sebagian besar pulau Jawa, Minggu (4/8/2019) kemarin.

Sebab, selama ini PLN mengklaim pasokan listrik untuk Pulau Jawa mengalami oversupply atau pasokan berlebih.

“Katanya, cadangan listrik di Pulau Jawa berlebihan. Sehingga proyek 35 ribu MW sampai diundur terus penyelesaiannya. Anehnya, di sini karena ternyata ada pemadaman massal hari Minggu," katanya.

Apalagi, kata Yaser,  PLN  menyebut meningkatnya beban memicu gangguan transmisi di sejumlah tempat.

PLN Gelontorkan Rp 865 Miliar untuk Bayar Ganti Rugi Pemadaman Listrik kepada 22 Juta Pelanggan

Indomaret Rasakan Dampak Pemadaman Listrik PLN

Namun PLN masih akan menginvestigasi penyebab utama pemadaman secara massal tersebut. PLN juga mengatakan, bahwa kejadian serupa sudah pernah terjadi.

“Kalau kejadiannya sudah pernah, kok tidak dijadikan pelajaran dan bagaimana supaya kejadian tidak terulang lagi. Ini lucu sekali,” katanya.

Atas hal ini HIPMI mengingatkan menteri terkait dan PLN bahwa kejadian itu berpotensi merusak citra Indonesia sebagai salah satu negara tujuan investasi utama dunia.

Indonesia juga mengalami banyak kemajuan dalam ease of doing business (EODB).

“Jangan sampai gara-gara pemadaman ini kita mundur lagi,” kata dia.

Akibat sejumlah perbaikan, Lembaga pemeringkat utang, Fitch, kembali memberikan peringkat (rating) BBB dengan outlook stable pada Indonesia.

Seperti diketahui peringkat utang Indonesia oleh Fitch telah masuk dalam kategori investment grade sejak 2011 dan meningkat ke peringkat BBB pada Desember 2017.

Indonesia juga dalam laporan Ease of Doing Business (EoDB) mengalami kenaikan 19 peringkat untuk tahun 2018.

Peringkat Indonesia naik dari posisi 91 pada tahun 2017 ke posisi 72 untuk tahun 2018 dan turun sedikit menjadi 73 tahun ini.  

Sumber: WartaKota
Ikuti kami di

Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved