Berita Jakarta
Kasatpol PP DKI Tegaskan Larangan PKL Berjualan di Trotoar dan Pinggir Jalan
Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) diakui Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Arifin telah menjadi momok di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat sejak lama
TANAH ABANG, WARTAKOTALIVE.COM -- Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) diakui Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Arifin telah menjadi momok di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat sejak lama.
Dirinya pun menegaskan larangan kepada para PKL untuk berjualan di trotoar maupun pinggir jalan kerap dilakukan.
Pernyataannya merujuk pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum yang telah lama disosialisasikan kepada para pedagang.
Dalam peraturan tersebut, siapa pun dilarang menggunakan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi, seperti berdagang.
Kecuali lanjutnya, Gubernur menunjuk atau menetapkan jalan atau trotoar dan tempat umum lainnya sebagai tempat usaha pedagang kaki lima sesuai dengan Pasal 25 ayat 1 Perda Nomor 8 Tahun 2007.
Selain itu, sesuai dengan Pasal 25 ayat 2, dijelaskan setiap orang atau badan dilarang berdagang, berusaha di bagian jalan atau trotoar, halte, jembatan penyebrangan orang dan tempat-tempat untuk kepentingan umum lainnya.
Dalam Pasal 25 ayat 3 turut dijelaskan setiap orang dilarang membeli barang dagangan pedagang kaki lima.
"Apabila melanggar, sanksi yang diberikan berupa tindak pidana ringan sampai dengan denda Rp 20 juta. Jadi Perda ini nggak main-main," ungkapnya dihubungi pada Kamis (1/8/2018).
Namun, terkait dengan kewenangan penertiban yang dimiliki pihaknya, dirinya mengaku tidak dapat melangkah lebih jauh untuk menghalau PKL Tanah Abang yang kini kian menjamur.
Sebab, keputusan penertiban seluruhnya dimiliki oleh pejabat wilayah, mulai dari lurah, camat hingga Wali Kota.
"Dalam hal ini kita nggak bisa kerja langsung, karena ada pejabat wilayah yang berwenang, mereka yang tahu apa kebijakan di wilayahnya masing-masing. Tapi kalau memang dibutuhkan untuk gebah, kita siap," jelasnya.
Semrawut
Seperti diketahui sebelumnya, semrawut dan tidak teratur.
Kalimat tersebut menggambarkan buruknya kondisi kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat saat ini.
Bukan hanya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang bebas berdagang di jalan, angkutan umum pun seenaknya mangkal di tengah jalan hingga memicu kemacetan parah.