Dulu Mengkritik, Simak Pengakuan Anies Baswedan Terapkan Kebijakan Ahok Soal IMB

Gerindra Salahkan Ahok

Melansir WartaKotaLive Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Abdul Ghoni angkat bicara soal kebijakan Ahok dalam polemik IMB.

Ia mengatakan, penerbitan ratusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Pulau Reklamasi jadi dampak panjang dari kebijakan mantan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok.

Pasalnya kebijakan yang dikeluarkan Ahok yakni empat izin reklamasi pada 22 Desember 2014, 22 Oktober 2015 (2 izin), dan 17 November 2015 lalu lah yang membuat IMB bisa dikeluarkan Pemprov DKI.

"Saat itu kan tidak ada izinnya. Ilegal, lalu Ahok yang sahkan. Jadi dia memberikan aturan yang salah," ujar Abdul Ghoni di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (17/6/2019).

Oleh karena itu, Abdul Ghoni yakin Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hanya melanjutkan kebijakan sebelumnya.

Ia juga mengaku akan memanggil Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) DKI Jakarta terkait penerbitan IMB ini.

"Tentu harus ada pertimbangan dan tidak mungkin dia tidak konsultasi dengan Citata. Citata yang tahu persis. Bangunan itu kan untuk masyarakat," katanya.

Diketahui Anies mengatakan, penerbitan IMB tersebut dikeluarkan berlandaskan pada:

- Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 121 Tahun 2012 tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta,

- serta Pergub Nomor 206/2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, D, dan E Hasil Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Atas dasar itulah Anies tidak bisa melakukan penggusuran terhadap bangunan yang terlanjur dibangun. (M16)

Artikel ini telah tayang di Tribunwow.com dengan judul "Anies Baswedan Terapkan Kebijakan Ahok soal IMB, Om Way: Dulu Kan Dikritik, Kok Sekarang Dipakai?"