PKB Tak Rela Parpol yang Gaungkan Narasi Pemilu Curang Diajak Gabung Pemerintah Jokowi-Maruf Amin
PKB merasa janggal bila ada partai politik yang sebelumnya oposisi, kini justru berharap gabung ke kubu pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.
lihat foto
Karena, ingin menyampaikan makna secara simbolis bahwa keduanya tetap pada satu rel yang sama.
Yakni, menjaga konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila.
Namun, meski berjalan pada rel yang sama, antara Jokowi dengan Prabowo Subianto cukup berada pada gerbongnya masing-masing.
• Sebelum Sabet Hakim Pakai Ikat Pinggang, Pengacara Tomy Winata Bersikap Arogan Saat Sidang
"Jadi pesan di MRT itu adalah semacam pesan simbolik Jokowi bahwa kita satu rel menjaga konstitusi NKRI, Pancasila, dan gerbong kita tetap berbeda."
"Ada gerbong di eksekutif, ada gerbong di oposisi," jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, politikus senior PDI Perjuangan Effendi Simbolon dengan tegas meminta Partai Gerindra tetap di luar pemerintahan.
• Instalasi Bambu Dibongkar, Gerindra Minta Perencananya Tanggung Jawab: Jangan Salahkan Gubernur!
Sebab, ia berpikir, selama satu tahun ke belakang mengarungi kompetisi Pilpres 2019, PDIP dan Gerindra memang sudah berseberangan.
Ia meminta Gerindra tetap konsisten pada posisinya saat ini, dan begitu pula PDIP.
"Ya iyalah, biar di sana. Wong berbeda kok. Satu tahun lebih kita berbeda, dalam tanda petik kita berseberangan."
• Tutut Jelaskan Alasan Soeharto Pilih Kata Berhenti dan Bukan Mundur Saat Lengser pada 1998 Silam
"Kasihan rakyat dong. Berbeda kan tidak berarti membuat kita bermusuhan," tegasnya.
Sebelumnya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan sepakat-sepakat saja bila tiga partai oposisi, yakni PAN, Demokrat, dan Gerindra, berkeinginan merapat ke kubu koalisi pemerintah.
Namun, ia mengingatkan kepada tiga partai tersebut agar jangan berpikir tujuan rekonsiliasi cuma demi kepentingan kekuasaan semata. Misalnya, minta pos kursi menteri.
"Sepakat, tapi tidak harus juga mendapatkan kursi menteri," kata Wasekjen DPP PKB Daniel Johan, dalam diskusi Polemik di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (6/7/2019).
• Jusuf Kalla Harap Pimpinan KPK Jilid Lima Tak Asal Tangkap Orang dan Harus Lihat Efeknya
"Rekonsiliasi tidak harus urusan kursi," imbuhnya.
Soal adanya permintaan Partai Gerindra yang minta jatah kursi di bidang ekonomi, Daniel Johan menyebut urusan itu ada di tangan Presiden.
![[FULL] Ramai-ramai Kepala Daerah Protes Kebijakan Menkeu Purbaya, Pakar Ingatkan Harus Hati-hati](https://img.youtube.com/vi/rOG5ZzAPO5Y/mqdefault.jpg)
