RUU Pertanahan Dinilai Tak Sejalan dengan Pemikiran dan Kebijakan Presiden Jokowi

Aroma Kepentingan Pengusaha Besar

Untuk menjawab pertanyaan mengapa RUU Pertanahan ini sebaiknya ditunda pembahasannya, Prof San Afri menjelaskan, pihaknya menduga ada kepentingan pengusaha besar dan RUU Pertanahan ini lebih berpihak pada kepentingan pengusaha besar ketimbang kepentingan rakyat kecil, yang selama hampir lima tahun ini, diperjuangkan Presiden Jokowi melalui KLHK untuk mendapatkan akses penggunaan lahan.

“Lagi-lagi, saya menduga, pengusaha besar diuntungkan jika RUU Pertanahan segera disahkan."

"Mislnya kawasan hutan yang sudah berubah menjadi kebun sawit dan belum beres perizinannya, akan diputihkan atau dilegalkan."

"Inikan berbahaya karena jika ada pelanggaran, tetap siapa pun harus dihukum, bukan diberi kemudahan untuk diputihkan,” katanya.

Prof San Afri juga menduga, pembahasan RUU Pertanahan selama ini terkesan tertutup, buktinya banyak pihak yang terkait langsung belum dimintai pemikirannya, bahkan terkesan diabaikan.

“Model dan cara-cara penyusunan UU seperti ini sudah tidak relevan lagu dengan situasi dan era keterbukaan yang menginginkan segalanya transparan dan kepentingan masyarakat banyak diutamakan."

Kepada Pemerintah, Prof San juga mengingatkan bahwa masih banyak perkejaan rumah, seperti yang diungkapkan oleh Presiden Jokowi.

Karena itu, jangan membuat atau melakukan hal-hal yang berpotensi malah mengganggu Pemerintah dalam kebijakan untuk memajukan dan mensejahterakan seluruh rakyat.

“Saya melihat, arah RUU akan makin memperbesar pengusaha yang sudah besar, padahal Jokowi ingin rakyat juga bertambah sejahtera dengan akses yang bisa mereka manfaatkan di sektor lahan/hutan,” katanya.