SADIS, Pembantaian Besar-besaran Wanita Hamil dan Anak di Papua Nugini, Ada Apa Gerangan?

"Papua memiliki medan khusus. Karena itu, pengerjaan proyek di Papua semestinya juga mendapat pengawalan keamanan ekstra," katanya.

Dalam hal ini, menurut Fadli Zon, pemerintah bisa melibatkan TNI dalam pengawalan kegiatan pembangunan di Papua.

Hal ini pernah dilakukan ketika masih ada Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B).

"Selain bersenjata, gerakan separatis Papua merdeka juga gencar propaganda dan diplomasi internasional. Mereka menyebarkan hoax terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)," katanya.

Menurut Fadli Zon, counter dari pemerintah sangat minimalis.

"Sebagai contoh, di Inggris mereka berhasil meyakinkan sejumlah anggota parlemen Inggris khususnya dari Partai Buruh untuk mendukung Papua Merdeka," katanya.

Sementara, kata Fadli Zon, kerja Dubes di Inggris kurang pro aktif dan tak berbuat banyak terkait isu Papua ini," katanya.

"Selain dibutuhkan ketegasan tindakan aparat keamanan di lapangan, sikap diplomasi pemerintah terhadap isu Papua juga harus lebih ofensif. Ini salah satu catatan penting," katanya.

Menurut Fadli Zon, upaya diplomasi Kelompok Separatis Papua (KSP) untuk memisahkan Papua dari NKRI dilakukan terorganisir dan sistematis.

Baik di level regional Pasifik maupun internasional.

"Mulai dari penggalangan opini publik, dana, dan bahkan lobi internasional. Upaya-upaya tersebut, tentunya perlu direspon secara totalitas oleh pemerintah Indonesia," kata Fadli Zon.

Menurut Fadli Zon, upaya itu tak bisa lagi dipandang sebelah mata.

Sebagian Artikel ini telah tayang di Intisari online dengan judul, “Ibu Hamil dan Anak-anak Jadi Korban Pembantaian Suku di Papua Nugini, Tubuh Terpotong-potong, Rumah pun Terbakar”