Pilpres 2019

Wiranto: Kalau Demonstrasi Enggak Ada Izin Polisi Berhak Bubarkan Massa

Menkopolhukam Wiranto meminta massa pendukung tak memaksakan diri menggelar aksi unjuk rasa.

Wiranto: Kalau Demonstrasi Enggak Ada Izin Polisi Berhak Bubarkan Massa
CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.com
Gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2019). 

Jenderal bintang satu itu mengatakan, rekayasa lalu lintas pun akan diberlakukan secara situasional.

"Ya untuk rekayasa lalin di sekitar MK sangat tergantung pada situasi di lapangan. Artinya bahwa skenario-skenario seperti itu sudah dipersiapkan dari Ditlantas PMJ."

"Salah satunya itu (penutupan Jalan Medan Merdeka Barat, rekayasa dalam rangka untuk mengantisipasi segala macam potensi gangguan," bebernya.

Imbauan Prabowo-Sandi

Ketua DPP Gerindra Sodiq Mujahid meminta para pendukung Prabowo-Sandi tidak turun ke jalan, dalam mengawal sidang sengketa Pilpres 2019.

Menurutnya, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno telah mengeluarkan imbauan kepada para pendukung, untuk tidak berunjuk rasa di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).

"Ya kami ingin tegaskan sekali lagi, permintaan dan imbauan Pak Prabowo bahwa kita tidak usah ada demo lagi di MK, kenapa?"

 Prabowo Belum Berpikir Temui Jokowi

"Karena kita sudah menempuh jalur yang formal konstitusional, lewat MK itu," ujar Sodiq di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/6/2019).

Dalam mengawal sidang putusan MK, Sodiq meminta para pendukungnya untuk berdoa di masjid atau tempat ibadah masing-masing.

Harapannya, agar hakim MK bisa memproses substansi kecurangan tidak sebatas pada angka-angka.

 BREAKING NEWS: Polisi Ciduk Pembunuh Wanita yang Mayatnya Diikat Tali Rafia

"Agar hakim MK diberi petunjuk dan diberi keberanian untuk membangun sebuah paradigma baru, yang tidak melihat kecurangan hanya sebatas angka-angka, tapi secara komprehensif," paparnya.

Sodiq berharap para pendukung mendengar imbauan Prabowo-Sandi tersebut.

Sehingga, para pendukung mempercayakan upaya memperjuangkan hasil Pilpres oleh tim hukum yang telah ditunjuk Prabowo-Sandi.

 Jalani Sidang Kasus Korupsi Proyek PLTU Riau-1, Sofyan Basir: Yang Penting PLN Harus Nyala Terus

"Sekali lagi, kami meminta untuk tidak melakukan demo di depan MK, itu pernyataan berulang kali pimpinan kita, Pak Prabowo."

"Beliau meminta sami'na wa ato'na. Aku dengar permintaan Pak Prabowo, dan aku ikuti apa yang disampaikan Pak Prabowo," imbuhnya.

Di Luar Kuasa

Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkapkan, pihaknya tak bisa menolak bila ada pihak yang akan menggelar aksi unjuk rasa di MK, jelang putusan sengketa hasil Pilpres 2019.

Prabowo Subianto mengimbau agar pendukungnya tak melakukan aksi di MK.

Namun, Juru Bicara Persaudaraan Alumni (PA) 212 akan tetap menggelar aksi di MK sebagai gerakan keagamaan, bukan gerakan politik.

 Penumpang Penyebab Kecelakaan Maut di Tol Cipali Idap Paranoid, Ia Rebut Kemudi Bus Lalu Injak Rem

“Seperti yang Pak Prabowo sampaikan kepada pendukungnya untuk berdoa tak perlu datang ke MK. Kalau ada mobilisasi massa berarti di luar instruksi."

"Itu di luar kuasa kami, karena kami menghormati hak konstitusional setiap warga negara untuk menggelar aksi unjuk rasa,” ujar Dahnil Anzar Simanjuntak di posko BPN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (24/6/2019).

Dahnil Anzar Simanjuntak pun mengulang pernyataan Prabowo Subianto, yang akan menghormati segala putusan MK nantinya.

 Fakta Baru Kecelakaan Maut di Tol Cipali, Obrolan Sopir dan Lirikan Kenek Bikin Amsor Terancam

“Seperti yang Pak Prabowo sampaikan bahwa kami menghormati apa pun keputusan MK. Yang penting masyarakat tahu mana yang sah mana yang tidak sah melalui persidangan,” tegasnya.

Masyarakat Ingin Damai

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta jangan ada yang melakukan demonstras di MK, untuk mengawal putusan, karena bakal menganggu aktivitas masyarakat.

"Jangan lah (demo lagi di MK) ‎mau apa lagi? Masyarakat itu ingin damai. Jangan menganggu aktivitas masyarakat," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/6/2019).

Moeldoko menuturkan, proses hukum di MK sudah berjalan.

 Isu Radikalisme Warnai Seleksi Calon Pimpinan, ICW: KPK Bukan Komisi Pemberantasan Terorisme

Saat ini, masyarakat tinggal menunggu putusan yang bakal dikeluarkan hakim MK dalam beberapa hari ke depan.

Dia melanjutkan, ditekan dengan beragam cara apa pun, termasuk dengan aksi demo turun ke jalan, tetap tidak bisa mempengaruhi putusan dari hakim.

"Ditekan apa pun‎, MK tidak bisa. Imbauan saya janganlah, hormati proses hukum," imbaunya. (Rina Ayu)

Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved