Pilpres 2019

Wiranto: Kalau Demonstrasi Enggak Ada Izin Polisi Berhak Bubarkan Massa

Menkopolhukam Wiranto meminta massa pendukung tak memaksakan diri menggelar aksi unjuk rasa.

Wiranto: Kalau Demonstrasi Enggak Ada Izin Polisi Berhak Bubarkan Massa
CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.com
Gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2019). 

MENTERI Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto meminta massa pendukung tak memaksakan diri menggelar aksi unjuk rasa.

Apalagi, pada hari sidang putusan sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (27/6/2019) besok.

Mantan Panglima ABRI itu beralasan, kepolisian telah mengeluarkan ultimatum untuk melarang segala kegiatan di depan Gedung Mahkamah Konstitusi besok.

Polisi Tak Perlu Mundur dari Korps Bhayangkara Bila Terpilih Jadi Pimpinan KPK, Ini Dasar Hukumnya

Sehingga, jika kegiatan tetap dilakukan, maka terpaksa harus dibubarkan.

"Pokoknya kita tidak kasih izin untuk demonstrasi di sekitar Mahkamah Konstitusi ya," tegas Wiranto di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (26/6/2019).

"Kalau ada demonstrasi berarti enggak ada izin. Kalau enggak ada izin maka polisi berhak membubarkan massa."

Dahnil Anzar Bilang Bambang Widjojanto Mirip Abraham Lincoln yang Lawan Vampir Pengisap Darah Rakyat

"Ini semua ada di undang-undang ya, bukan polisi ngarang sendiri," sambungnya.

Wiranto menuturkan, pemerintah tak main-main menangani aksi massa ilegal, jika tetap digelar besok

Dia berharap massa pendukung dapat mematuhi aturan tersebut.

Ferdinand Hutahaean: Kecurangan Memang Ada, tapi Tak Mungkin Mendiskualifikasi Pasangan 01

"Kalau ada yang demonstrasi liar, saya katakan, tentu ada sponsornya, ada yang menggerakkan, yang bertanggung jawab, mereka nanti kita cari," tuturnya.

Halaman
1234
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved