Gubernur Edy Rahmayadi Bentuk Tim Evaluasi untuk Pecat Ribuan Pegawai Honorer agar Hemat Rp 120 M
Gubernur Edy Rahmayadi Bentuk Tim Evaluasi untuk Pecat Ribuan Pegawai Honorer agar Hemat Rp 120 M
lihat foto
"Dicicil lah, dicicil ya... Pastinya 2020 saya berharap tidak ada lagi (honorer), ini kan uang rakyat yang harus kita pertanggungjawabkan," ucapnya.
Edy enggan menjawab pertanyaan jika membeludaknya tenaga honorer diduga akibat rekrutmen para Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang memanfaatkan kekuasaannya.
"Pasti Anda sudah tahu, saya tak jawab itu," katanya.
"Setahu saya, begitu banyak pegawai di Pemprov ini, ASN-nya saja 28.000. Ini banyak sekali, saya sudah perintahkan Pak Wagub agar dievaluasi, apakah harus segitu.
Ada yang bilang saya tidak punya kasihan karena membuat mereka pengangguran. Lebih kasihan lagi 14,6 juta rakyat kita yang butuh perhatian."
Kompas.com juga menanyakan soal kemampuan khusus yang harus dimiliki para honorer agar tetap dipekerjakan, apakah juga diberlakukan kepada ASN yang baru diberikan SK-nya?
"Ada baterai-baterai yang harus dimiliki untuk mengawaki organisasi yang ada di Pemprov ini. Saya mau ke depan ini benar-benar, tidak main-main, dia bisa apa, itulah dia kerja," jawab Edy.
Jongos ASN
Staf Biro Humas dan Keprotokolan Pemprov Sumut Parada Siregar menilai keputusan Edy Rahmayadi memecat ribuan pegawai honorer sudah tepat, terutama untuk efisiensi anggaran.
Parada sendiri pada Agustus 2019 nanti genap setahun bekerja sebagai tenaga honorer
Menurut dia, uang yang selama ini digunakan untuk membayar gaji honorer bisa dimanfaatkan untuk membangun Sumut, sebab apapun alasannya kemajuan Sumut adalah prioritas utama.
Selain itu, keputusan ini juga diambil karena gubernur melihat ketimpangan pekerjaan antara ASN dan honorer.
"Intinya honorer tak perlu takut selama punya kemampuan dan skill, Insya Allah rezeki itu bisa dicari dari mana saja karena di era milenial seperti saat ini yang paling penting inovatif," kata Parada.
Parada kemudian memberikan contoh ketimpangan pekerjaan antara ASN dan honorer.
Misal, banyak tugas administrasi yang sebenarnya bisa dilakukan para ASN.
Nah, kalau dipekerjakan honorer untuk mengerjakan sesuatu yang bisa dilakukan, menurutnya menyia-nyiakan anggaran padahal masih banyak rakyat Sumut yang butuh makan.
